12 Perwakilan Masyarakat Adat Papua Desak PT. Sinar Mas Group Untuk Segera Realisasikan Tuntutannya

PAPUA | idenews.id – 12 (dua belas)  perwakilan Kepala Suku dari Papua yang menurutnya mendapatkan Kuasa atau dikuasakan, menyampaikan tuntutan dan desakan kepada PT. Sinar Mas Group.

Poin tuntutan tersebut ditujukan ke PT. Sinar Mas Group, sebagai perusahaan pertama  sebelum  terjadi perubahan status yaitu PT. Sinar Kencana Inti Perkasa atau Sinar Mas Tujuh Group Berajan Papua.

Kepada media ideNews, 12 Ondo (Kepala Suku) tersebut yang diwakili oleh Nimbrot Yamle selaku Ketua DAS Oktim membeberkan beberapa poin tuntutan yang diduga berkaitan dengan kerusakan Lingkungan Hidup yang termasuk dalam wilayah adat Das Oktim, pada Jumat, (25/10/2025).

Menurut penuturan Nimbrot Yamle 12 Perwakilan Kepala Suku Papua tersebut, mengungkapkan terkait pelanggaran pertama yaitu dugaan perusakan hutan.

“Pelanggaran pertama adalah lingkungan hidup, yang mana dia telah membongkar hutan kami, nah, kali-kali kami, yang mana secara aturan tidak boleh dia.eh, menebang pohon, di aliran sungai. Aturannya dari tiga puluh meter dari aliran sungai. Tetapi, ini dia menebang pohon dan buka lahan semua di pinggiran aliran sungai dan dia tanam sawit sampai di pusat di kepala kali,” ucapnya.

Hal tersebut menurut perwakilan Kepala Suku Adat, Nimbrot Yamle menandakan bahwa ada dugaan kuat pencemaran lingkungan hidup.

“Terus yang kedua, setelah dia buka lahan dari tahun sembilan satu, eh, tidak melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi teknis kepada masyarakat. Kami melihat bahwa perusahaan ini dia manfaatkan kebodohan masyarakat adat karena demikian bahwa masyarakat adat kami di Kabupaten Jayapura Distrik,” terangnya.

Dari penjelasan Perwakilan Suku Adat Papua, mengungkapkan jika Kaure adalah masyarakat awam yang tidak berpendidikan, sehingga menurutnya hal itu Nah, ciri-dimanfaatkan oleh pihak perusahaan.

Ketidaktahuan masyarakat sehingga masyarakat terkait apa itu kebun kelapa sawit, luasannya berapa, serta bagaimana mekanisme bermitra dengan masyarakat.

“Nah, itu yang dilaksanakan, terus dia memperpanjang, eh, tahap Hak Guna Usaha tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat di tahun 2025. Nah, dari, eh, 1994 itu dia sudah perpanjang ke 2024. Dari 2024, dia sudah perpanjang ke, eh, 2034 tanpa sepengetahuan masyarakat. Dan ini kami sebagai pemilik hak bulat kami tidak terima. Nah, seharusnya kalau dia memperpanjang serpih tiga tahun, kita duduk bersama. Nah, itulah rasa sakit hati kami. Jadi, kami tetap-- nah, kalau tidak ada jawabannya, pasti kami tetap halang. Ya, itu,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Pertemuan yang diadakan pada 8 Oktober 2025 ini melibatkan perwakilan dari Komunitas Adat, Penasihat Hukum,Audry Latumahina, SH, dan Anggota Pemerintah Daerah, Suebu, perwakilan Papua  dari DPR RI dan Seblon Dwa selaku perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura.

Dalam diskusi tersebut berfokus pada tuntutan 12 pemimpin suku untuk kompensasi dari Sinar Mas Group, yang sekarang dikenal sebagai Sinar Mas Seven Group Region Papua, atas hilangnya sumber daya alam di tanah mereka sejak 1991-1992.

Komunitas adat menginginkan pembentukan perkebunan plasma dan kompensasi atas kerusakan kekayaan alam mereka, yang telah menjadi mata pencaharian mereka.

Poin-poin tuntutan Masyarakat Adat Das Oktim Papua kepada PT. Sinar Mas Group agar tuntutannya segera direalisasikan. (poto:Aji/dok.ideNews)

Meskipun Sinar Mas setuju untuk membangun perkebunan plasma, pihak perusahaan diduga belum menangani kompensasi untuk sumber daya yang hancur.

Akibatnya, komunitas adat yang diwakili oleh para pemimpin suku mengorganisir demonstrasi damai pada 17 Oktober 2025, menuntut kompensasi sebesar Rp. 235 miliar dari Sinar Mas. Pertemuan ini bertujuan untuk mempublikasikan tuntutan ini melalui media TV yang meliput saat itu.

1. Sinar Mas Group untuk menangani tuntutan kompensasi sebesar Rp. 235 miliar atas kerusakan sumber daya alam.
2. Perwakilan Komunitas Adat untuk melanjutkan advokasi dan mempublikasikan tuntutan mereka melalui media.
3. Mengorganisir diskusi atau negosiasi lebih lanjut dengan Sinar Mas Group untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan.

Pengantar dan Peserta

Pertemuan dimulai dengan perkenalan peserta, termasuk perwakilan dari Komunitas Adat, Penasihat Hukum, dan Pejabat Pemerintah Daerah. Fokusnya adalah menangani keluhan komunitas adat terkait masalah tanah dan sumber daya dengan Sinar Mas Group.

Tuntutan Komunitas Adat

Komunitas Adat yang diwakili oleh 12 pemimpin suku menuntut pembentukan perkebunan plasma dan kompensasi atas hilangnya sumber daya alam di tanah mereka sejak awal 1990-an. Mereka menekankan kurangnya manfaat yang diterima selama 34 tahun terakhir dan perlunya restitusi.

Tanggapan dari Sinar Mas Group

Sinar Mas Group setuju untuk membangun perkebunan plasma tetapi tidak menangani tuntutan kompensasi untuk sumber daya alam yang hancur. Tanggapan parsial ini menyebabkan ketidakpuasan di antara perwakilan adat.

Komunitas adat yang diwakili oleh 12 pemimpin suku menuntut pembentukan perkebunan plasma dan kompensasi atas hilangnya sumber daya alam di tanah mereka sejak awal 1990-an. Mereka menekankan kurangnya manfaat yang diterima selama 34 tahun terakhir dan perlunya restitusi.

Tanggapan dari Sinar Mas Group

Sinar Mas Group setuju untuk membangun perkebunan plasma tetapi tidak menangani tuntutan kompensasi untuk sumber daya alam yang hancur. Tanggapan parsial ini menyebabkan ketidakpuasan di antara perwakilan adat.

Demonstrasi Damai dan Tuntutan Kompensasi

Karena masalah yang belum terselesaikan, Komunitas Adat mengorganisir demonstrasi damai pada 17 Oktober 2025 di Jayapura, menuntut kompensasi sebesar Rp. 235 miliar dari Sinar Mas Group atas kerusakan sumber daya alam dan mata pencaharian mereka.

Kesimpulan dan Jangkauan Media

Pertemuan diakhiri dengan seruan untuk mempublikasikan tuntutan Komunitas Adat melalui media TV untuk mendapatkan dukungan dan perhatian bagi perjuangan mereka. Para perwakilan menekankan pentingnya menyelesaikan masalah kompensasi.

Perkembangan kasus tersebut terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, dan media idenews akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke para pihak dalam kelanjutan permasalahan ini.

(Aji-ideNews)