BMPLH Desak Kejari Periksa Kadis LHK Kota Pekanbaru

Pekanbaru, IdeNews.id -- Sejumlah anggota Barisan Muda Peduli Lingkungan (BMPLH) berdemonstrasi di luar Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru untuk menyerukan segera periksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (DLHK).

Massa BMPLH menyampaikan beberapa keluhannya terkait dugaan korupsi di DLHK Kota Pekanbaru terkait tanggung jawab belanja bahan bakar minyak DLHK (BBM).

"Kami menduga DLHK Kota Pekanbaru telahh melakukan korupsi dan kepada Kejari agar segera  memeriksa dan memanggil  Kepala Dinas Kota Pekanbaru terkait dengan adanya dugaan korupsi belanja BBM diluar dari pada perbelanjaan aset DLHK,"jelas Agus Riano Putra selaku Korlap aksi, Kamis (07/09/2023).

Dalam aksi tersebut, Agus mengungkapkan, Kepala Kantor LHK di Pekanbaru diduga merugikan negara dengan belanja (BBM) pada operasional TPA Muara Fajar.

“Kami menduga Kepala Staf LHK  melakukan tindak pidana suap biaya bahan bakar yang tidak terkait dengan perbaikan TPA Muara Fajar, Dari data yang diterima tercatat pembelian BBM sebanyak 13.780 liter dengan nilai total Rp 276.373.070,- banyak uang negara yang disalahgunakan,” ujarnya.

Lebih rumit lagi, kata Agus, Kadis LHK Pekanbaru juga diduga membelanjakan BMM pada kendaraan yang bukan milik DLHK.

Dijelaskannya: “Ini poin penting, Kepala Staf LHK Pekanbaru menghabiskan total Rp. 350.578.750,- atau 22.722 liter bahan bakar, jumlah tersebut tercatat telah digunakan untuk kegiatan
pengangkutan zat limbah, kami menuntut Kajari untuk profesional dan transparan dalam pekerjaan mereka”.

Lebih lanjut, BMPLH sangat mengapresiasi prosedur peradilan yang berlaku di Indonesia.

"Secepatnya akan kami lengkapi berkas laporan yang akan kami antar ke Kejari. Namun perlu di garis bawahi, ketika laporan kami sudah masuk dan dalam waktu 7 x 24 jam belum di proses maka kami akan datang untuk unjuk rasa kembali dengan masa aksi yang lebih banyak," tutupnya.

"Namun intinya sesuai dengan undang undang nomor 43 tahun 2018, laporan baru akan kita proses setelah masuknya laporan yang sah secara tertulis dari pihak pelapor,"pungkasnya.(A-R)