Beda Data PPATK Ke Sri Mulyani vs Mahfud MD Soal 300T

Jakarta, IdeNews.id – Usai bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dengan pernyataan Mahfud MD tentang adanya dugaan transaksi yang mencurigakan sebesar 300 Triliun sejak 2007 hingga 2023, Sri Mulyani juga menuliskan hal tersebut di sosial media.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun istagram pribadinya dengan akun @smindrawati kembali membagikan update data terkait dengan hasil konferensi pers bersama Mahfud MD pada Sabtu, 11/3/2023.

Dalam akun istagramnya Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya dan mewakili Kementerian Keuangan berterima kasih kepada Mahfud MD  dalam rangka untuk melakukan pembersihan di kementeriannya dari praktik-praktik korupsi.

Sri Mulyani menegaskan bahwa sampai siang ini (Sabtu/11/3) dirinya belum pernah menerima data atau informasi apapun terkait data PPATK 300 Triliun yang sudah tersebar ke publik melalui pernyataan Mahfud MD. Ia mengatakan bahwa informasi yang disampaikan PPATK kepada Kementerian Keuangan tidak sama atau berbeda dengan yang disampaikan kepada Menkopolhukam Mahfud MD maupun kepada aparat penegak hukum.

BACA JUGA :

Sri Mulyani Soal 300 Triliun, Bingung Cara Ngitungnya Dari mana

“Terkait data PPATK Rp 300 Triliun transaksi mencurigakan – sampai siang ini saya belum pernah menerima data dari PPATK,” ucap Sri Mulyani melalui akun istagrammya. (11/3).

Ada perbedaan data yang disampaikan oleh PPATK kepada dirinya/Kemenkeu dendan versi Mahfud MD sehingga ia meminta agar isu ini tidak menjadi simpang siur, ketua PPATK Ivan Yustiavandana untuk menjelaskan ke publik.

“Informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu/Kemenkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke APH. Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tersebut ke masyarakat agar tidak simpang siur,” tegas Sri Mulyani.

BACA JUGA :

Mahfud MD Ungkap Transaksi 300 Triliun Akumulasi Sejak Tahun 2009 Hingga 2023

Berkaitan dengan Kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang saat ini sedan ditangani penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemenkeu hanya mendapatkan informasi dari PPATK dengan 4 rekening (2016 – 2019) dengan nilai transaksi 50 juta – 125juta, sementara data yang disampaikan kepada Mahfud MD jauh lebih besar yaitu belasan miliar rupiah.

“Tentang kasus RAT – informasi PPATK kepaad Kemenkeu hanya terkait 4 rekening (2016-2019) nilai transaksi antara Rp 50 juta – Rp 125 juta. Sementara informasi PPATK tentang RAT yang dikirim ke Pak Mahfud dan APH sejak tahun 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah jauh lebih besar. Data ini tidak disampaikan kepada Menkeu/Irjen Kemenkeu,” ungkap Sri Mulyani.

Diketahui kasus dugaan transaksi dengan nilai super fantastis 300 Triilun yang terjadi di Kementerian Keuangan disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD hasil koordinasi dan penelusuran dengan PPATK.

(Nale)