Di Depan Ketua KPK, Luhut Binsar Panjaitan Sebut KPK Jangan Dikit-Dikit OTT

Jakarta, IdeNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan kegiatan peluncuran aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) untuk Tahun 2023-2024 oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Thamrin Nine Ballroom Jakarta Pusat pada Selasa, 20/12/2022. 

Dalam sambutannya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan terbuka mengkritik cara kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. 

Hal ini langsung disampaikan didepan ketua KPK Firli Bahuri. Luhut menyebut KPK tak perlu sedikit-sedikit Operasi Tangkap Tangan alias OTT. Luhut yang sering disapa Opung Menganggap OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat yang diduga melakukan korupsi tidak baik bagi negara.

"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita", kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah. Kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya tidak akan bisa main-main," ujar LBP. 

Pada kesempatan itu Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan bahwa ada dua orang dari KPK yang sangat berjasa terkait dengan digitalisasi pelabuhan, ia pun mempersilahkan kedua orang tersebut untuk berdiri sebagai bentuk apresiasi dari LBP. 

Yang dimaksud oleh Luhut itu adalah Pahala dan Sahad yang merupakan Pegawai KPK dari Bagian Pencegahan. 

"Pak Firli, kita harus memberikan penghargaan terhadap orang yang hebat" terang Luhut yang ditujukan kepada Ketua KPK.

Luhut menjelaskan bahwa saat ini baru 14 pelabuhan yang mulai bertransformasi ke digital. Dia berharap tahun depan, 149 pelabuhan wajib terdigitalisasi. 

"Jadi digitalisasi pelabuhan, baru 14 pelabuhan tahun ini selesai (terdigitalisasi). Saya sudah bilang, tahun depan, 149 pelabuhan-pelabuhan ini harus masuk (digitalisasi). Kita kaitkan nanti dengan pelabuhan udara. Semua pelabuhan udara akan kita digitalisasi," ungkap Menko Marves.

Dengan penerapan sistem Digitalisasi itu sangat besar dampaknya karena akan menyelamatkan penerimaan negara hingga ribuan triliun. 

"Orang mau korupsi apa lagi? kan uangnya sudah masuk di situ (digitalisasi). Sudah berapa ribu triliun itu, efisiensi kita lakukan". imbuhnya.

Sementara itu terkait dengan statement LBP ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui juru bicaranya buka suara.

“Seluruhnya dilakukan terukur secara holistic. Hal ini kita wujudkan dari setiap KPK melakukan tindakan tangkap tangan ataupun menangani perkara tindak pidana korupsi di suatu wilayah ataupun sektor tertentu", ujar Ali Fikri pada Rabu 21 Desember 2022.(Nale)