Di Hadapan Insan Pers, Kadis Kominfosan Sukabumi Dorong Masyarakat Akses Informasi dari Kanal Resmi

IMG_20261001_174722

Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi Yulipri, S.T. M.T., saat memberikan pemaparan di aula gedung Kejari Kabupaten Sukabumi pada kegiatan Penerangan Hukum (Dok: IdeNews.id)

Rudi Tanjung Kabiro Sukabumi 

SUKABUMI|IdeNews.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi, Yulipri, S.T., M.T., menegaskan pentingnya penyampaian informasi publik yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disampaikannya dalam sesi diskusi pada kegiatan Penerangan Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi bertema “Merawat Kepercayaan, Mengawal Keadilan: Sinergi Kejaksaan dan Pers untuk Masyarakat”, Kamis (1/10/2026), di Aula Kejari Kabupaten Sukabumi.

Menurut Yulipri, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya butuh informasi yang cepat, tetapi juga harus bersumber dari kanal resmi yang kredibel.

“Informasi publik yang benar dan akurat sangat penting bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah membuka akses informasi seluas-luasnya melalui kanal resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Website PPID Kabupaten Sukabumi dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sukabumi dalam memberikan kemudahan akses informasi sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yulipri menilai pers memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan insan pers perlu terus diperkuat dengan tetap menghormati tugas dan fungsi masing-masing.

Ia juga menekankan pentingnya responsivitas perangkat daerah terhadap kebutuhan informasi masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Pada akhirnya, informasi yang benar, akurat, dan mudah diakses akan membantu masyarakat memahami apa yang dilakukan pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan publik,” pungkasnya.

 

X CLOSE ADS