Disinyalir Ada Gerakan Bawah Tanah Untuk Bebaskan Ferdy Sambo Dari Tuntutan, Benarkah? Ini Kata Pengamat Intelijen

Jakarta, IdeNews.id –Peradilan hukum Indonesia kembali diuji terkait tuntutan Ferdy Sambo CS dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kadiv Propam Mabes Polri.

Disinyalir ada sebuah upaya atau gerakan “Bawah Tanah” dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi independensi Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam pemberian tuntutan Ferdy Sambo yang dituntut seumur hidup, Putri Candrawathi dituntut 8 tahun, Ricky Rizal 8 tahun dan Kuat Ma`ruf 8 tahun. Sementara Richard Eliezer yang merupakan Justice Collaborator dituntut  12 tahun penjara dan dianggap mengecewakan publik atas tuntutan tersebut.

Pengamat intelijen Soleman B Ponto, ikut mengomentari terkait dengan adanya upaya gerakan bawah tanah dalam upaya membebaskan mantan Kadiv Propam Mabes Polri itu dari orang-orang yang menurutnya masih loyal akibat dari balas budi.

“Hal-hal yang wajar orang-orang yang mempunyai hutang budi, itu wajar-wajar saja, bagi intelejen itu wajar. Itulah sebabnya intelijen yang dilihat selalu dicari lihat indikasinya, berhasil atau tidak. Setelah indikasi baru kita warningkan, tetap sekarang sudah terbalik, sudah diwarningkan. Kan beliau sudah warning, setelah warning baru kita lihat indikasi, apakah berhasil atau tidak pendekatan itu,”. Ujar Soleman B Ponto, seperti dikutip dari KompasTV.(23/1/2023)

BACA JUGA :

Tuntutan JPU Ke Ferdy Sambo Seumur Hidup, Tak Ada Satu Pun Alasan Yang Meringankan

Solemen mengaitkan dari indikasi yang ada saat ini dimana sejak awal kasus ini Kejaksaan Agung sangat keras bersikan akan memberikan tuntutan masksimal terhadap kasus pasal 340 ini, namun ujung-ujungnya hanya seumur hidup. Kemudian Eliezer yang begitu signifikan membongkar skenario kemudian secara kepangkatan disandingkan dengan Ricky Rizal yang notabenya sersan Lalu Lintas dengan Bharada E yang dari satuan Brimob yang menurut Soleman adalah dua hal yang berbeda dalam hal mencari pembenaran.

“Bagaimana kejaksaan dari awal begitu kalau dibilang maju penuh, gas penuh ujung-ujungnya kalau saya bilang hanya hukum seumur hidup, pada hal kan dari awal dengan 340 itu maksimum tapi ujungnya begitu, nah itu indikasi, lalu kedua Eliezer dari awal begitu penuh Eliezer sudah membuka, tapi ujung-ujungnya alasannya bagaimana Kejaksaan ini membandingkan antara seorang Ricky Rizal sersan Polisi Lalu Lintas dengan Bharada Dua Brimob, ini kan dua hal yang sangat berbeda untuk mencari pembenaran,” ucap Ponto Pengamat Intelejen.

Dari indikasi yang ada dikaitkan dengan putusan terlihat ada kesesuaian dan itu menurut Soleman gerakan bawah tanah ini berhasil, sebab sejak awal Kejaksaan Agung selalu mengatakan akan menerapkan hukuman maksimal namun tuntutannya bukan tuntutan mati tapi justru hanya seumur hidup.

Soleman B Ponto juga merasa aneh yang membandingkan Eliezer dan Ricky Rizal dalam yang beda kesatuan dan ini terkesan dimanfaatkan, kemudian dalam proses persidangan Penuntut Umum juga sudah mengajukan sekian banyak saksi-saksi dan saksi ahli untuk mendapatkan kejelasan tapi diujungnya malah tidak jelas.

BACA JUGA :

Tuntutan Terhadap Sang Justice Collaborator Richard Eliezer Mengecewakan Publik, LPSK Pun Angkat Bicara

Perintah Sambo Bunuh Yoshua Bukan Hajar! Tegas Richard Eliezer Dalam Persidangan Terakhir Sebagai Terdakwa

Sementara itu Benny Mamoto sebagai Ketua Harian Kompolnas, adanya orang-orang yang merasa berutang budi kepada terdakwa Ferdy Sambo sehingga muncul upaya-upaya dari oknum tersebut untuk membebaskan Ferdy Sambo dari jeratan hukum maksimal. Apalagi sudah ada dugaan bahwa yang bermain terebut adalah berpangkat Brigjen.

“Seperti yang disampaikan oleh pak Mahfud bahwa silahkan bagi mereka yang tahu orang itu dilaporkan kepada beliau, artinya indikasi ini dan informasi ini yang sudah beredar tercium baunya lah. Saya yakin internal kepolisian juga akan memantau masalah ini, karena ini masalah tentunya cukup serius,” ujar Benny Mamoto.

Benny pun mewanti-wanti pihak kepolisian agar jangan sampai adalagi anggota-anggota Polri terkait dengan Obsruction of Justice ditubuh Polri dan ini tentu akan kembali merusak citra kepolisian.

“Janganlah terjadi lagi anggota-anggota Polri sudah terkena Oubsruction of Justice berapa orang kemudian nanti bertambah lagi, itu kan akan merusak citra Polri,” terang Benny.

Kompolnas dalam hal ini akan berkomunikasi dengan jajaran Polri terkait beredarnya informasi ini, dan Benny mengatakan internal Polri pasti akan mengambil langkah-langkah jika suda mengetahui orangnya untuk mencegah jangan sampai ada lagi sangsi baru kepada oknum polisi yang bermain.

Ketua harian Kompolnas menghimbau untuk menghormati persidangan kasus ini sebab prosesnyam masih panjang karena baru tuntutan, masih akan ada hukuman, masih ada proses banding dan PK.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum & Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa ada sebuah gerakan gerilya untuk mencoba membebaskan Ferdy Sambo dari hukuman.

“Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di Kejaksaan, saya pastikan Kejaksaan Independen, saya pastikan Kejaksaan Independen, tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu,” ujar Mahfud MD (19/1/2023)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kasus pertama terdakwa Ferdy Sambo, didakwa melanggar pasal 340 subsidair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Sementara dalam dakwaan kedua Obstruction of Justice (OOJ), Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

(Nale)