Eks Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono Membantah tuduhan merugikan Negara 2,5 T

Jakarta, IdeNews.id - Eks Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono akhirnya buka suara dan menklarifikasi tuduhan media pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya (Waskita) dan PT Waskita Beton Precast (WBP). Dia menyatakan telah dikriminalisasi pemberitaan media yang menyatakan telah korupsi hingga bikin negara merugi Rp 2,5 triliun. 

"Pak Destiawan dikriminalisasi pemberitaan. Faktanya Kerugian negara Rp 2,5 triliun itu terjadi pada 2016-2020. Padahal dia baru jadi Dirut Waskita pada 4 juni 2020. Destiawan Soewardjono diangkat dan mendapatkan tugas Menteri BUMN untuk bersih-bersih terkait kerugian waskita yang besar dan Destiawan Soewardjono awalnya Tidak mengetahui aksi gali-tutup lobang manajemen sebelumnya," ungkap pengacara Destiawan, Enita Adyalaksmita, SH.,MH.

Enita Adyaksmita menyatakan membantah tuduhan pemberitaan media bahwa Destiawan merugikan 2.3 triliun, kemudian dalam klarifikasi faktanya dinyatakan bahwa Destiawan soewardjono tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait pencairan  Supply Chain Financing (Scf) ini karena  SPK yang menggunakan dokumen palsu bank, di tandatangani direktur waskita 2016 -2019 sebelum destiawan menjabat, kemudian pada saat Destiawan menjabat di tahun 2020 terdapat pencairan menggunakan SCF sejumlah Rp 150 Miliar yang tidak diketahui oleh Destiawan karena pencairan tersebut penandatanganannya dapat di tandatangan oleh Direktur dibawah Destiawan, tanpa diketahui direktur utama, pencairan ini dilakukan guna penyelamatan PT waskita untuk pembayaran hutang-hutang ke vendor dan menutup bank, dan Destiawan Soewardjono memastikan pencairan 150 miliar tersebut tidak ada 1 rupiah pun, yang masuk ke rekening Destiawan.

Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara rugi hingga Rp 2,5 triliun, karena pencairan Scf oleh PT waskita karya dan PT waskita Beton precast, dan ini dilakukan bukanlah saat Destiawan Soewardjono menjabat direktur utama tanggal 4 juni 2020.

Menurut Enita, sejak menjabat Dirut Waskita pada 4 Juni 2020, Destiawan justru beritikad baik, mengungkap temuan2 kerugian PT Waskita Karya, dimana Destiawan Soewardjono telah melaporkan adanya kerugian WBP sebesar Rp 300 miliar, dia lalu memerintahkan Internal Audit Waskita untuk audit WBP dan join audit dengan PricewaterhouseCoopers (PwC)
"Ditemukan manipulasi keuangan di WBP. Hasil temuan dilaporkan Destiawan kepada Wamen II BUMN," kata Enita. 

Lalu ada temuan kerugian WBP sejumlah Rp 1,3 triliun, sumbernya dari SCF dan kerugian Waskita Holding sejumlah Rp 1,2 triliun. "Yaitu dari pencairan SCF sejumlah 5 kali menggunakan proyek fiktif di periode sebelum Destiawan menjabat," beber Enita.  

Dijelaskan, SCF total Rp 1,2 triliun dari SCF 1,2,3,4,5,6,7,8 pada periode 2016 -2020 di Waskita Holding. Pada saat 4 Juni 2020 Destiawan menjabat, terjadi pencairan SCF ke 6,7,8 sejumlah 150 M tanpa sepengetahuan Destiawan,  Selebihnya SCF 1-5 sejumlah 2.5 triliun terjadi di 2016-2019 sebelum Destiawan menjabat Dirut Waskita. "Kok bisa pemberitaan media seluruh SCF dituduhkan kepadanya.

Padahal Dia baru menjabat Dirut 4 bulanan. Bahwa pada faktanya Dir Ops dan Dir Keuangan yang menandatangani pencairan SCF ke 6,7,8 tanpa sepengetahuan pak Des, dan pak Destiaaan tidak pernah memerintahkan dan menyuruh pencairan Scf tersebut," imbuh Enita.
Atas temuan audit itu pula, Destiawan dan tim lapor ke Polda Metro Jaya pada 12 Juli 2021 hingga memenuhi panggilan pada 12 November 2021. 

"Setelah itu tidak ada tindak lanjut, sehingga Destiawan menyampaikan kepada Komisaris Utama Waskita dan Kementerian BUMN akan menggunakan jalur lain yakni Kejaksaan Agung," terang Enita.

Rupanya Kejagung serius. Pada Mei 2022 mulai proses penyelidikan terhadap WBP di periode 2016-2017 yang merugi. Pada Juni 2022, penyelidikan berkembang menjadi penyidikan SCF kepada Direktur Pemasaran WBP dan beberapa manager.

Kemudian ditetapkan beberapa tersangka, salah satunya mantan Dirut WBP, Jarot Subana.
Enita menambahkan, pada Desember 2022, penyidikan berkembang ke Waskita terkait penyalahgunaan dana SCF dan telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Bambang Rianto, Haris Gunawan, Taufik Hendra Kusuma dan Nizam Mustafa.  "Destiawan yang awalnya beritikad baik menjalankan perintah Komut dan Kementerian BUMN melaporkan kasus WBP serta bersedia menjadi saksi kok malah jadi tersangka pada 28 April 2023," tutur Enita. 

Kemudian, bersamaan proses BAP (Berita Acara Penggeledahan) saksi istri dan anak pada 23 Mei 2023, dilanjutkan penyitaan sebuah mobil dan uang tunai Rp 123 juta yang sudah disetor ke kas negara serta rekening istri dan anak dibekukan. 

Pengacara dari Destiawan menyatakan bahwa faktanya destiawan telah membuat 8 program penyelamatan dan pengurangan hutang PT waskita, dimana atas intruksinya PT waskita telah melakukan Restrukturisasi, penagihan2 proyek2 waskita untuk pembayaran hutang2 ke Vendor serta bank.

Bahwa atas tuduhan kriminalisasi kepada Destiawan Soewardjono tanggal 7 Juli 2023, penyidik telah sewenang2 melakukan penyitaan dengan permohonan izin  melalui Sita PN Bekasi yaitu 5 rumah dan 1 apartement dimana menjadi hampir seluruh aset disita. Dimana aset tersebut tidak ada hubungan dengan tindak pidana, karena perolehannya jauh sebelum peristiwa pidana itu terjadi atau Aset tersebut di peroleh sebelum Destiawan menjabat sebagai direktur waskita tanggal 4 juni 2020.

Misalnya sertifikat rumah atas nama istri yang diperoleh tahun 2002, disita oleh penyidik kejaksaan, hal hal tersebut adalah hal yang keliru karena Penyidik kejaksaan mengkait-kaitkan aset yang tidak ada hubungannya, untuk itu Pengacara dari Destiawan, Dr (c) Hilman Himawan SH MH M.Kn telah mengajukan keberatan terhadap sita kepada ketua pengadilan negeri kota bekasi.

Bahwa menurut Pengacara dari pak Destiawan, penyitaan tersebut bukanlah atas nama Destiawan, melainkan atas nama anak2 nya dan istrinya dimana perolehannya adalah secara mencicil menggunakan gaji dari anak2 dan istrinya." (Nale)