GEBRAK Tuntut Pemerintah Segera Cabut Dan Batalkan UU Tapera, Buruh Terjepit Potongan Iuran Paksa 3%

JAKARTA | ideNews – Gerakan Buru Bersama Rakyat (GEBRAK) dalam aksinya menyerukan agar Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyar (Tapera) segera dicabut dan dibatalkan.

Hal itu disuarakan oleh Gebrak bukan tanpa alasan. Didepan ratusan massa secara bergantian membacakan argumentasi yang melatarbelakangi tuntutan pencabutan UU Tapera.

 Menurut koordinator aksi, massa sejak pagi hingga sore ini masih bertahan dan sudah bergantian menyampaikan orasi yang intinya meminta UU Tapera dicabut dan dibatalkan.

“Kawan-kawan sejak pagi kita melakukan aksi dan kawan-kawan dari perwakilan organisasis tadi sudah menyampaikan banyak hal didalam orasi-orasinya yan pada intinya adalah kawan-kawan menuntut agar Tapera dicabut dan dibatalkan,” ujar koordinator Aksi Sunarno, Kamis, (27/6/2024).

Menurutnya penolakan Tapera ini akan terus berlanjut dan akan dilakukan oleh kelompok-kelompok gerakan rakyat dan juga kelompok buruh yang lain di berbagai daerah,” Sambungnya.

Wartawan media ideNews yang berada dilokasi aksi merangkum terdapat sekitar 6 penjelasan dari pernyataan sikap Gebrak yang dibacakan secara bergantian oleh para koordinator dari aliansi yang hadir dalam aksi hari ini.

BACA JUGA :

Massa Yang Menamakan Diri `GEBRAK` Demo Didepan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Menuju Istana Ditutup Aparat Kepolisian

Yang pertama yaitu menurut Gebrak sejak kurang lebih 1 bulan  Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2024 telah ditetapkan oleh rezim Jokowi-Ma`ruf Amin. Dimana sebelumnya PP Nomor 25 Tahun 2020 yang juga telah lebih dulu ditetapkan atas terbentuk dan disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera luput dari pantauan rakyat.

Kedua, setelah 4 tahun berlalu pasca diterbitkannya BP Tapera, terdapat 2 persoalan besar diantaranya kewajiban kepesertaan bagi seluruh buruh dengan potongan upah untuk iuaran paksa 3%, kedua catatan BPK (2021) menerangkan bahwa sebanyak 124.960 orang dengan jumlah tabungan sebesar Rp. 567.457.735.810,- yang belum menerima pengembalian tabungannya.

Ketiga, alasan logisnya adalah konsep Tapera sendiri sejatinya tidak menyelenggarakan atau memproyeksikan pembangunan perumahan rakyat, namun lebih kepada menghimpun uang rakyat untuk dikelola dan diinvestasikan pada jenis sektor keuangan.

Keempat, Gebrak meyakini program Tapera akan menjadi dana segar untuk membayar utang Negara dimana dana Tapera akan lebih banyak ditempatkan pada Surat Utang Korporasi dengan basaran 47% dan penempatan lainnya yaitu Surat Berharga Negara sebesar 45% dan sisanya dalam bentuk giro dan diperbankan.

Kelima, kemungkinan dampak dari penetapan kebijakan Tapera sendiri berpotensi menimbulkan konflik bagi seluruh sektor masyarakat sipil, bagi petani, lingkungan, masyarakat adat, masyarakat miskin kota, perempuan akan mengalami perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan penggusuran secara structural akibat proyek-proyek PSN yang bisa jadi sumber modalnya dari iuran Tapera.

Keenam, perkembangan terakhir terkait Tapera dimana pemerintah menunda kebijakan tersebut, namun di sisi lain lembaga pemerintahan seperti kementerian Ketenagakerjaan tetap melakukan sosialisasi mengenai Tapera dan fakta lainnya adalah berdasarkan PP nomor 25 Tahun 2020 bahwa Tapera akan mulai diterapkan pada tahun 2027. Artinya penundaan yang disampaikan oleh Negara hanyalah akal-akalan semata untuk menipu rakyat.

Pembacaan yang dilakukan secara bergilir oleh para koordinator dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) selesai dibacakan sekitar pukul 16.40 Wib.

Menerut salah satu koordinator aksi, kedepan akan melakukan aksi kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar dan serentak di seluruh tanah air.

 (Enal – IdeNews)