HPN 2023, Presiden Jokowi Dorong Media Berpegang Teguh Pada Idealisme, Obyektif Dan Tidak Tergelincir Kedalam Polarisasi

Medan-Sumut, IdeNews.id - Insan Pers tanah air menyambut hari lahir Pers Indonesia ditahun 2023 ini dengan penuh suka cita, sebab beberapa tahun sebelumnya perayaan HPN masih dalam masa Pandemi.

Puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2023 berlangsung di Medan, Sumatera Utara dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.(9/2/2023).

Mengawali Sambutannya, Presiden Jokowi menyapa para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, para Duta Besar, Ketua Dewan Pers beserta jajarannya, Ketua PWI Pusat beserta jajarannya, Pimpinan TNI/Polri dan juga kepada seluruh Insan Pers Indonesia dan para Kepala Daerah Sumatera Utara.

Sambutan awal Presiden Jokowi ditujukan kepada insan pers dengan mengucapkan selamat kepada seluruh insan Pers dimana pun berada, dan menyampaikan terima kasih atas kontribusinya terhadap bangsa dan negara.

BACA JUGA :

PWI Kabupaten Sukabumi Gelar Syukuran Tasyakur Sambut Momentum HPN 2023

"Atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat hari Pers kepada seluruh insan pers di manapun bapak - ibu dan saudara-saudara berada, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara," ucap Presiden Jokowi seperti dilansir dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, sejak awal media telah memiliki kontribusi besar dalam menyuarakan ajakan Perjuangan kemerdekaan dari penjajah, kemudian ajakan dalam hal inovasi pembangunan dan yang paling utama sebagai penopang demokratisasi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga berbagi cerita dihadapan seluruh yang hadir dalam acara puncak Hari Pers Nasional, tentang bagaimana ia punya kedekatan secara pribadi dan persahabatan kepada insan pers, sejak ia menjabat sebagai kepala Daerah, dari Walikota Solo, Gubernur DKI dan sebagai Presiden RI.

Dengan peran pers, yang menemaninya kesana kemari dalam melakukan tugas sebagai pejabat daerah kala itu dan dari dukungan insan pers telah membuka harapan bahwa kalangan masyarakat biasa pun punya kesempatan menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Saya punya pengalaman pribadi yang mendalam dan bersahabat dengan insan pers, sejak menjadi walikota, menjadi Gubernur dan menjadi presiden. Saya kesana-kemari, runtang - runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar,  ke desa ke nelayan dengan rekan-rekan wartawan, dan terbukti insan pers telah membuka harapan biasa seperti saya  bisa menjadi presiden," ujar Presiden Jokowi disambut gemuruh tepuk tangan dari seluruh hadirin.

Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa saat ini insan pers sedang tidak baik-baik saja, hal ini sampai dua kali diulang oleh Orang nomor satu di Indonesia ini. Menurutnya dulu yang selalu disuarakan adalah kebebasan pers, namun saat ini isunya sudah bergeser dan sudah tidak relevan lagi.

Perkembangan pers saat ini mencakup semua menampilkan informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital dimana semua orang bebas membuat berita dan memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya. 

Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab, karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi dan dikendalikan oleh EI," terang Presiden Jokowi.

Hal yang sangat di soroti Presiden Jokowi dalam acara Hari Pers Nasional kali ini adalah keberadaan algoritma raksasa digital cenderung lebih mementingkan keuntungan atau sisi komersialnya dan hanya mendorong konten-konten receh dan sensasional serta lebih ke hal-hal yang negatif dan tidak mendidik.

Hal ini jelas mengorbankan isi dan mengorbankan kualitas dari apa yg diberitakan sehingga jurnalisme otentik mejadi bias.

Presiden menghimbau agar hal seperti itu tidak menjadi dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan media konvensional semakin terdesak dalam sisi pemberitaan.

Selain itu keberadaan dan keberlanjutan media cetak dan media konvensional semakin menghadapi tantangan berat. Dalam hal belanja iklan sekitar 60% saat ini dikuasai oleh media digital 
terutama platform-platform asing.

Presiden Jokowi melalui Menkominfo mendorong rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Hal ini didorong oleh Presiden Jokowi agar dalam waktu satu bulan kedepan Perpres ini udah harus selesai.

Kekhawatiran saat ini yang sangat nyata adalah keberadaan platform digital asing membuat keberadaan pers dalam negeri telah menyulitkan posisi media dalam negeri.

Tak lupa juga yang penting adalah kedaulatan dan keamanan data harus mendapatkan perhatian serius karena menurut Presiden Joko data itu bagaikan new oil yang harganya tak terhingga.

Keberadaan media mainstream diharapkan menjadi rumah penjernih informasi, hal ini menjadi sangat penting sebagai clearing house of information untuk menyajikan informasi yang terverifikasi.

Di akhir sambutan Presiden Jokowi mengingatkan memasuki tahun politik 2024, media massa harus berpegang teguh terhadap idealisme, media yang obyektif dan tidak terjerumus kedalam polarisasi.

"Memasuki tahun politik, media massa harus berpegang teguh pada idealisme, obyektif dan tidak tergelincir kedalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil serta meneguhkan persatuan Indonesia," tegas Presiden.

"Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang ke empat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi," sambungnya.

Selanjutnya Presiden Jokowi akan mengetik huruf HPN di mesin ketik sebagai simbol pembukaan secara resmi Hari Pers Nasional oleh Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menkopolhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Menkominfo Johnny G.Plate, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi , Walikota Medan Bobby Nasution, Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo hadir bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan beberapa Kepala Badan/Lembaga, juga Kapolri dan Panglima TNI.
(Nale)