Jimly Asshiddiqie Tegaskan Keputusan MK Tentang Batas Umur Capres Cawapres Sudah Final Dan Mengikat
- IdeNews | Enal Mappirewa -
- Selasa, 07 November 2023
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Asshiddiqie saat memberikan keterangan didepan awak media pasca pembacaan putusan MKMK pada Selasa, 7 November 2023.(Poto:Nale/dok.idenews)
Jakarta, IdeNews.id - Polemik tentang keputusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia Calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah mendapatkan penjelasan dan penegasan berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) setalah membacakan hasil sidang putusan pada Selasa, (07/11/2023) di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Menurut Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimly Asshiddiqie bahwa putusan atas pelanggaran etik hakim MK yang telah diberikan sanksi etik tidak mempengaruhi putusan MK terhadap penetapan umur Capres Cawapres.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan pada saat press conference di loby gedung MK sekitar pukul 18.40 WIB.
Putusan MK itu final dan mengikat, itu kata Konstitusi, diatur dalam Konstitusi dan kuga di Undang-Undang sebagai yang telah dipraktikkan ada beberapa kali putusan MK, " ucap Jimly
Baca Juga :
Majelis Kehormatan MK Resmi Berhentikan Anwar Usman Dari Ketua Mahkamah Konstitusi
Ketua Majelis Kehormatan MK mengatakan dengan putusan MKMK yang telah dibacakan, berharap masyarakat memahami dan menerima keputusan tersebut, sehingga pusat perhatian kembali kepada proses pemilihan pemimpin kedepan sesuai dengan pilihan masing-masing.
"Saya berharap masyarakat apa bisa menjelaskan bahwa Capres kita ini besok sudah final, tinggal formalitasnya oleh KPUKPU, sekarang bagaimana rakyat Indonesia memusatkan perhatian untuk memilih salah satu. Yang kita tidak suka jangan di pilih, " Terang Jimly.
Sebelumnya bebrapa pihak yang mempersoalkan pencalonan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka atas pencalonannya sebagai calon wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres 2024, karena dianggap cacat hukum.
Namun dengan ada putusan MKMK ini kemudian memberikan kepastian hukum sehingga proses dan tahapan-tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan oleh KPU tetap berjalan.
(Nale-Idenews)
Related News
