Kejaksaan Negeri Sinjai Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan  Balangpangi  Kecamatan Tellulimpoe 

Sinjai, IdeNews.id - Kejaksaan Negeri Kabupaten Sinjai kembali membuka ke publik kasus pidana dugaan korupsi pembangunan jembatan Balangpangi. 

Bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Sinjai Sulawesi selatan, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Zulkarnaen,SH,MH didampingi Kasi Pidsus Joharca dan tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Sinjai melakukan press release tentang perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Balangpangi Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Sulawesi selatan tahun 2022 pada Rabu, (01/11/2023). 

Berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, berdasarkan pasal 184 KUHAP untuk menetapkan tersangka sebagai pihak atau orang yang bertanggung jawab atas mangkraknya pembangunan jembatan Balangpangi  Desa Bua kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dengan menetapkan 3 (tiga) tersangka yaitu :
1.tersangka berinisial S
2.tersangka berinisial G
3.tersangka berinisial H

Penyidik telah melakukan pemeriksaan 12 saksi  dan menyita beberapa dokumen. Sebagai informasi yang disampaikan pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh pagu anggaran untuk pekerjaan pembangunan jembatan Balangpangi sebesar 2,9 milyar.

Selanjutnya kemudian dilakukan tender yang dimenangkan oleh CV. Lajae Putra dengan harga penawaran Rp.2.319.963.090,40 kemudian Direktur CV. Lajae Putra meminjamkan benderanya ke tersangka H, kemudian tersangka G melakukan pencairan sebesar 30% yaitu sebesar Rp 695.988.929.yang dicairkan oleh tersangka H.

Bahwa proses pengerjaan jembatan mengalami deviasi minus, sehingga tersangka G mengajukan perpanjangan kontrak karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu yang ditentukan.

kemudian tersangka S memberikan perpanjangan kontrak selama 50 hari kalender, namun hingga masa perpanjangan diberikan pekerjaan juga tidak bisa diselesaikan sehingga pekerjaan jembatan terhenti atau mangkrak.

Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). 
Para tersangka diduga melanggar pasal primair pasal 2(1) jo pasal 18 subsidair pasal 3 Jo 18 UU no.31tahun 1999 tentang pemberantasan tp korupsi Jo UU no.20 tahun 2001tentang pemberantasan tp korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun penjara.

Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemanggilan kepada para tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka tutupnya.
(Firman-IdeNews)