Lukas Enembe Tampil Berompi Orange Dengan Kursi Roda Saat Konferensi Pers Setelah Pemeriksaan Kesehatan Di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat

Jakarta, IdeNews.id – Sebelum KPK membawa tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, KPK melakukan konferensi Pers terkait kasus Lukas Enembe setelah melewati pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto.

Bertempat di RSPAD Jakarta Pusat, Ketua KPK yang didampingi juru bicara KPK penyidik dan tim Dokter kemudian menghadirkan tersangka suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Papua yaitu Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe alias LE.

KPK menahan Lukas yang diduga saat menjabat sebagai Gubernur dengan kewenangannya banyak mengatur lelang proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan diduga meminta fee dengan kisaran angka 14% dari setiap proyek yang ia tunjuk sebagai pemenang tender.

Selain itu LE juga diduga kuat menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya dengan total uang senilai Rp10 Miliar. Dalam kasus yang menjerat Gubernur Papua ini, KPK telah terlebih dahulu menangkap dan menahan tersangka inisial RL.

Saat mengawali Konferensi Pers, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan sangat menyayangkan masih banyaknya kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah yang dalam mengelola anggaran negara dan anggaran daerah dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab.

“KPK tidak akan pernah berhenti melakukan upaya-upaya membersihkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi,” ujar Firli seperti dilansir dari twitter KPK RI.(12/1/2023)

Ketua KPK dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda dalam rangka mendukung upaya pemberantasan korupsi termasuk kasus Lukas Enembe.

BACA JUGA :

Akhirnya Tersangka Lukas Enembe Di Tangkap KPK

“Hari ini kami sudah sampaikan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi, penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka LE di Papua,” Ucap Ketua KPK Firli Bahuri menutup pernyataan konferensi Persnya di RSPD.

Saat sesi tanya jawab kepada awak media, ada beberapa hal penting yang ditanyakan oleh rekan-rekan media diantaranya kronologi penangkapan Lukas Enembe, sebab beredar informasi bahwa Lukas Enembe ini sedang berada di sebuah Rumah Makan dekat bandara dan ia akan meninggalkan Papua, apakah ada orang lain yang berupaya membantu dan jika itu benar maka tentu masuk kategori perintangan.

Selain itu juga ada pertanyaan terkait aliran dana yang digunakan oleh Lukas Enembe berjudi di Kasino Singapura, kemudian tentang kesehatan Lukas Enembe yang menggunakan kursi roda, sejauh mana kesehatan Lukas serta bagaimana permintaan Lukas yang akan berobat ke RS di Singapura.

“Yang pertama terkait dengan penangkapan, Lukas Enembe memang ditangkap di Jayapura di Rumah Makan SG dekat bandara dan itu kita mendapatkan setiap informasi tentang keberadaan LE. Setiap informasi yang didapatkan KPK tentulah kita tindak lanjuti dan kita cek kebenarannya, informasi bahwa yang bersangkutan akan meninggalkan Jayapura itu kita terima dan akan menggunakan pesawat udara,” terang Firli.

Menurut Firli Berdasarkan informasi yang diterima KPKLukas diduga akan meninggalkan Papua menuju Tolikara. Sebelumnya KPK  juga pernah mendengar informasi bahwa saudara LE juga akan meninggalkan Indonesia. Semua tindakan penangkapan yang dilakukan oleh KPK adalah dalam rangka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan dengan tetap mengikuti, mempedomani peraturan perundang-undangan termasuk juga asas-asas hukum pidana dan asas-asas pendoman KPK.

“Yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait dengan rencana pengobatan ke Singapura, saya tidak berandai-andai kalau Pak Lukas ingin berobat ke Singapura karena sampai saat ini saya masih meyakini bahwa kemampuan dokter kita, fasilitas Rumah Sakit kita sudah cukup dan memadai,” ujar Ketua KPK.

Terkait dengan tersangka lain, kita ingat bahwa konsep apa yang disebut dengan tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan ini pula yang dipegang oleh KPK sehingga KPK tidak pernah seolah-olah mengatakan orang tersangka.

“kita pastikan bahwa KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup, patut diduga selaku tindak pidana,”. Pungkas Firli Bahuri.