Mahkamah Konstitusi Akan Panggil 4 Menteri Presiden Jokowi Terkait Persidangan Sengketa Pilpres 2024

JAKARTA I IdeNews –  Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyampaikan hasil rapat para hakim MK pada Senin, (01/4/2024) terkait dengan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang menurut  Ketua MK dipandang perlu untuk kepentingan para hakim MK.

“Perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil Rapat yang mulia para hakim, tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Efendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian yang kedua Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tiga Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, empat, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial dan lima dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,”Kata Ketua MK (01/4/2024).

“Jadi lima yang dikategorikan penting untuk didengar oleh Mahkamah, ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon satu maupun dua, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyenggarakan persidangan yang sifatnya interpartis kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata pak Otto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sesungguhnya kami tolak tapi kami mengambil sikap sendiri karena jabatan , hakim memilih pihak-pihak ini dipandang pentin untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari jumat Tanggal 5 April 2024,” Pungkas Suhartoyo.

 Persidangan ke empat menteri tersebut akan berlangsung pada hari Jumat untuk didengar oleh para hakim MK di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat.

 Diketahui sebelumnya Kuasa hukum Paslon 02 Prabowo – Gibran yang diwakili oleh Otto Hasibuan memberikan tanggapan hukum atas Tim kuasa hukum pasangan Capres 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan 4 menteri Kabinet Indonesia maju.

Menurut Otto Hasibuan karena ini merupakan sengketa dua pihak sehingga berlaku yang namanya asas universal ‘Actori Incumbit Probatio’

“Barang siapa mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikan dalilnya dan barang siapa menyangkal sesuatu maka ia haru buktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah terutama adalah Burdenroofnya, Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktinya .Jadi jangan datang kepengadilan, ini benar tolong hakim dia panggil si Anu, itu tidak bisa ini perkara interpartis kan dua pihak,” papar Otto.

Lebih jelas Otto Hasibuan memberikan contoh jika ini tentang pengujian Undang-Undang atau Norma maka memungkinkan untuk memanggil pihak-pihak terkait .

“Lain halnya kalau sengketa ini umpanya pengujian Undang-Undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta tolong minta ini minta itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian Undang-Undang. Tapi perkara yang namanya sengketa gak boleh,” ungkap Otto.

Ia kembali menegaskan jika permohonan pemohon dikabulkan untuk memanggil misalnya menteri maka ini bisa jadi menjadi tidak adil bagi pihak lain, namun ia bisa menerima jika pemanggilan itu untuk kepentingan para Hakim MK bukan atas permintaan Pemohon.

“Coba umpanya dia minta menteri, kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil trus gak habis-habiskan. Bagaimana kalau upaya dikabulkan menteri kami juga bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil, mau nggak? Kan begitu persoalannya kan. Kalau umpanya permohonannya pemohon di dikabulkan permohonan dia dikabulkan hakim kan merasa kami merasa tidak adil lho pak Hakimnya,” tegas Otto.

(Nale-IdeNews)