Masikah Anies Baswedan `Bersinar Atau Redup` Di Pilgub Jakarta 2024? Ini Analisis Politik Zaenal Mappirewa

JAKARTA | ideNews – Pemilihan kepala Daerah melalui Pilkada serentak masih lima bulan lagi yaitu tepatnya tanggal 27 November 2024, namun eskalasi politik dibeberapa daerah sudah mulai memperlihatkan tensi tingkat tinggi.

Salah satu yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang juga akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara serentak sesuai dengan jadwal dan tahapan KPU.

Kembalinya nama Anies Rasyid Baswedan dalam bursa Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta yang telah resmi diusung oleh DPTP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 25 Juni lalu menandai dimulainya pertarungan kepentingan masing-masing partai.

Lalu bagaimana peluang Anies Baswedan yang maju kembali di Pilgub DKJ yang telah diusung oleh PKS dengan menyandingkan kader PKS sebagai calon wakil Gubernurnya yaitu Sohibul Iman?

Mengusung Anies Baswedan dipemilihan Gubernur Jakarta tentu memiliki plus mines bagi partai pengusung/koalisi maupun  bagi warga Jakarta sendiri.

“Manuver politik PKS dengan tiba-tiba menduetkan Anies – Sohibul Iman (AMAN) adalah sebuah langka politik memagari Anies dari lirik-lirik parpol lain, Dan ini langkah berani sebab PKS secara hitung-hitungan kursi di Kebon Sirih memang peraih kursi terbanyak yaitu 18 kursi namun tetap belum cukup untuk mengusung paket AMAN sendirian,”

Dengan demikian PKS harus mencari teman untuk bisa mengusung Anies Baswedan – Sohibul Iman karena didalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

”Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Pasal 40 ayat 1 jelas tidak memungkinkan PKS One Man One Show, yang artinya harus menarik partai lain untuk bergabung dalam koalisi untuk mengusung paket Anies-Sohibul Iman untuk mencukupi persyaratan 22 kursi dalam mengusung nama calon Gubernur dan calon wakil Gubernur,”

Ada dua hal yang perlu digaris bawahi dalam pencalonan Anies-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta tahun 2024, yaitu dalam konteks strategi politik dan konteks komunikasi politik.

1. Dalam konteks strategi politik, langkah PKS mengunci Anies dengan menyandingkan Kadernya dapat mengangkat nilai tawar PKS di Pilgub Jakarta 2024 serta mengirim sinyal kepada konstituen PKS dan pemilih militant Anies di Pilgub Jakarta tahun 2017 lalu untuk menyatukan langkah memenangkan Anies di Pilgub November mendatang.
2. Sedangkan dalam konteks komunikasi politik, Deklarasi PKS terhadap duet Anies-Iman (AMAN) bisa menghambat komunikasi yang akan dibangun dengan partai lain sebab PKS bisa dianggap oleh Nasdem dan PKB bermain sendiri, apalagi kursi 02 (Cawagub) sudah diisi nama kader PKS.

PKS saat ini sangat percaya diri akan ada partai lain yang akan menyusul bergabung untuk mengusung paket AMAN seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun partai Nasdem yang sebelumnya sama-sama berada dalam koalisi Perubahaan saat Pilpres 2024.

“Tapi perlu diingat bahwa Panggung Depan (pront stage) tidak selalu sama dengan realitas, pertemuan elit PKS dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dan juga pertemuan PKS dengan petinggi PDIP tidak dapat dimaknai sebagai sebuah persetujuan atau kesepakatan mengusung Anies-Sohibul Iman, karena diinternal masing-masing partai politik saat ini sedang mengkalkulasi untung rugi mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024”

Partai Keadilan Sejahtera perlu memperhitungkan secara matang bahwa popularitas dan elektabilitas Anies di Pilres 2024 tidak bisa serta merta ditarik sebagai modal dalam pertarungan politik di Jakarta.

Argumentasi pertama ; Suara Anies di Pilpres 2024 dengan perolehan suara sekitar 24,9% itu disokong oleh 3 partai yaitu Partai Nasdem, PKB dan juga PKS dalam konteks pemilih nasional. Fakta lain suara Anies Baswedan juga kalah di Jakarta saat Pilres 2024.

Argumentasi  kedua ; Di internal Partai Nasdem dan PKB pasti ada kekuatan arus bawah yang menginginkan mengusung kader terbaik mereka sendiri untuk posisi Cagub maupun Cawagub di Pilgub Jakarta 2024. Misalnya di Nasdem ada Ahmad Sahroni, sedangkan di PKB ada usulan nama Ida Fauziyah yang didorong sebagai calon wakil Gubernur.

Argumentasi ketiga ; Kombinasi Anies Baswedan yang notabene bukan kader partai dengan Sohibul Iman sebagai kader PKS kemungkinan besar tidak akan berpengaruh signifikan dalam peningkatan perolehan suara nanti, sebab segmen pemilih PKS dengan Anies Baswedan sama. Artinya Anies-Iman berada dalam satu wadah pemilih.

Argumentasi keempat ; PKS dan Anies harus menyadari bahwa suasana Pilgub Jakarta tahun 2024 sangat berbeda dengan kontestasi Pilgub tahun 2017. Lawan kontestasi Anies yang akan diusung oleh Koalisi Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dikomandoi Golkar dan Gerindra misalnya kandidat kuat ada nama Ridwan Kamil yang kemungkinan akan diduetkan dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Belum lagi jika PDIP dan PKB bermain mata membentuk poros baru dengan menyandingkan kader terbaik PDIP seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Andika Perkasa atau Tri Risma Harini sebagai calon Gubernur dan calon wakil Gubernur diisi Kader PKB.

Argumentasi kelima ; Lawan-lawan Anies di Pilgub Jakarta 2024 jauh dari isu-isu penistaan agama, selain itu penggunaan politik identitas makin terkikis dan tak punya ruang lagi seperti tahun 2017 termasuk dukungan ormas-ormas “Garis Keras” tidak lagi memiliki power . Diakui atau tidak, isu-isu di atas adalah penyumbang utama kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Disisi lain Anies Baswedan yang sudah pernah diberikan mandat oleh warga Jakarta untuk memimpin selama 5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022 bisa memberikan keuntungan. Bagi pendukung fanatik Anies maupun loyalis Anies pasti akan mati-matian berjuang memenangkan Anies terlebih yang sudah pernah merasakan kebagian “Kue” dari anggaran APBD DKI Baik itu tokoh masyarakat, Ormas maupun yayasan pasti akan All out mendukung Anies Baswedan.

Tapi jangan lupa banyak juga warga Jakarta yang merasa tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta dan jumlahnya juga tidak sedikit. Apalagi selama 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies banyak ditimpa isu tidak sedap terkait dengan pengelolaan anggaran APBD Jakarta. Kelebihan bayar, pemborosan anggaran dan dugaan korupsi.

Dari kelima argumentasi tersebut, bisa tergambarkan bagaimana peluang Anies pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jakarta yang akan berlangsung 27 November tahun 2024.

Sekarang pertanyaan besarnya, masikah Anies Baswedan `BERSINAR atau REDUP` di Pilgub Jakarta pada tanggal 27 November 2024?

PKS harus berkoalisi dengan PDI Perjuangan jika ingin Anies Baswedan tetap bisa Bersinar, karena peluang besar untuk menang terbuka lebar jika PKS dan PDIP berkoalisi untuk memenangkan pertarungan di Pilgub Jakarta.  PDIP punya agenda besar untuk memenangkan Pilgub di Jakarta untuk membayar kekalahannya di Pilpres 2024 oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Namun ada hal yang mungkin menjadi hambatan, maukah PDIP menjadi 02 jika dipasangkan dengan Anies ? saya rasa PDIP sebagai partai besar yang memiliki banyak kader-kader terbaik, rasanya sulit diterima secara logika sehat PDP mau kadernya menjadi wakil Anies Baswedan. Kalau PKS dari histori Pilgub Jakarta, nama-nama Kader yang diusung diawal bisa diganti tergantung negosiasi dan kesepakatan politik.

Tapi kembali lagi, Politik itu dinamis, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Artinya semua bisa terjadi, tergantung kepentingan dan siapa yang diuntungkan.

Anies Baswedan bisa Redup pamornya di Pilgub Jakarta 2024 dan kemungkinan besar akan kalah jika hanya diusung oleh PKS dan Nasdem atau PKS, Nasdem dan PKB. Jangan lupa PKB dan Nasdem punya kepentingan politik nasional yang lebih besar ketimbang memenangkan Anies di Jakarta. Misalnya wacana merapat ke Koalisi KIM Pemerintahan Prabowo - Gibran atau lirik-lirik Kursi Menteri.

Hal yang sama juga berlaku di Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM punya kepentingan besar untuk memenangkan kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024, KIM butuh Gubernur Jakarta yang mampu bekerjasama, berkolaborasi serta mengamankan kepentingan dan program-program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sejatinya pertarungan politik di Pilgub Jakarta pada November 2024 hanya ada dua hal : Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI pada akhirnya akan mengerucut satu nama calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Jakarta yang merupakan representasi dari koalisi KIM. Dan pasti akan all out memenangkan kontestasi untuk mengamankan pemerintahan Prabowo – Gibran 5 tahun kedepan.

PDI Perjuangan pun akan berjuang habis-habisan bersama dengan koalisinya dengan mendorong kader terbaiknya untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. PDI Perjuangan punya kepentingan untuk memenangkan Pilgub Jakarta sebagai bagian pembuktian diri atas kekalahan telak pada Pilpres 2024.  

Penulis : Direktur Eksekutif Komunika Politik

Zaenal Mappirewa, S.Kom., M.I.Kom.,C.NSP

Editor: Herman SS