PLTU Industri Milik PT. OBSIDIAN STAINLESS STELL (OSS) Diduga Abaikan Putusan PN Unaaha Kab. Konawe Sultra Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup

KONAWE-SULTRA | idenews.id - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. Obsidian Stainless Stell (PT. OSS) yang beroperasi di wilayah Morosi Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sebelumnya telah digugat oleh masyarakat sekitar dan juga pemerhati lingkungan hidup.

Hal itu berujung ke Pengadilan,akibat dugaan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap lahan atau tambak warga sekitar yang diduga tercemar dari pengeporeasian  PLTU tersebut.

Meskipun negara secara sah mengakui perusahaan asal China tersebut telah terbukti melawan hukum, melakukan pencemaran lingkungan hidup, perusahaan masih saja abai terhadap Perintah Putusan PN. Unaaha.

Menurut  masyarakat setempat, PT. OSS tidak taat hukum dan tidak aturan serta tidak perduli terhadap negara dan warganya dalam Upaya untuk melakukan pemulihan lingkungan dalam perkara LH yang sudah di menangkan oleh masyarakat.

"Perusahaan ini bukannya memulihkan lingkungan sesuai putusan pengadilan, namun justru semakin parah dan makin Brutal terhadap perampasan ruang hidup di masyarakat," ucap salah satu warga yang  tidak ingin disebutkan identitasnya

Salah  satu poto yang memperlihatkan dugaan pembuangan limbah  cair yang dilakukan oleh PT. OSS ke Sungai Motui di daerah Morosi Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. (poto: Anas/dok.ideNews)

Dugaan  lalainya  dan juga diduga adanya pembangkangan terhadap perintah putusan pengadilan, hal itu terlihat masih massifnya pengoperasian PLTU Captive dan Aktivitas industri PT.OSS masih saja membuang Iimbah cair beracun di Sungai Motui.

Sungai Motui merupakan salah satu sungai yang masih digunakan oleh masyarakat dan nelayan dan juga petani untuk mengairi tambak-tambaknya di kawasan industri Morosi.

Untuk diketahui, masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada sungai tersebut ada dua kabupaten yaitu Konawe, dan Konawe Utara.

Pertanyaan warga pun menyeruak ke publik, sampai kapan PT.OSS harus di biarkan secara terus menerus dalam melakukan Perampasan ruang hidup di masyarakat, pengabaikan putusan Pengadilan dan pembangkangan terhadap aturan.

Warga sekitar dan publik tentu berharap ada upaya serius dan langkah tegas yang harus diambil oleh pemerintah setempat dan juga wakil rakyat daerah setempat, agar kepentingan  masyarakat menjadi  prioritas dan diatas segala-galanya.

(Anas-ideNews)