Pengakuan Kontroversial `SAKA` Mantan Terpidana Kasus Vina Cirebon Dan Kuasa Hukumnya. Di Tanggapi Oleh Praktisi Hukum Dr (c) Hilman himawan SH MH M.Kn

JAKARTA I ideNews – Publik kembali dihebohkan dengan munculnya pengakuan dari salah seorang mantan terpidana kasus pembunuhan berencana disertai kekerasan seksual terhadap seorang gadis dibawah umur di daerah Cirebon pada tahun 2016 silam.

Dalam video yang beredar Saka Tatal muncul ke publik didampingi oleh seorang kuasa hukumnya Titin Prialianti dan seorang kerabat. 

Dalam wawancara yang dibagikan oleh Radio Elshinta dengan akun @RadioElshinta pada Minggu, (19/5/2024) tampak Saka menceritakan kronologi bagaimana awalnya ia terseret kedalam kasus kematian Vina hingga berujung penangkapan.

Saat awak media menanyakan tentang kronologi kematian Vina dan Eki pada malam itu, Saka mengatakan tidak tahu-menahu dan tidak paham kronologisnya.

BACA JUGA :

8 Tahun Berlalu Pembunuhan Vina Cirebon, Polda Jabar Kembali Buru 3 Tersangka, Ini Data DPO nya

“Tentang kronologsinya saya juga tidak paham, saya tidak ada ditempat itu, saya ada di rumah, waktu malam kejadian saya ada dirumah sama kakak saya sama paman saya sama teman-teman yang lainnya,” ucap Saka.

Pengacara Saka,  Titin Prialianti menimpali ucapan Saka dengan menguatkan pernyataan Saka bahwa Saka adalah Korban Salah tangkap.

Menanggapi pertanyaan awak media apakah Saka mengenal kedua korban yaitu Vina dan Eki, dirinya menampik bahwa ia tidak mengenal kedua korban tersebut.

“kemudian dalam pernyataan video tersebut saka menyatakan tidak mengenal  seluruh terdakwa,  Satupun saya tidak mengenali,” tegas Saka. Tetapi dalam kesempatan waktu dan video lainnya saka menyangkal sendiri pernyataannya dengan merevisi kenal dengan 6 orang terdakwa tetapi tidak 1 terdakwa ujar saka, padahal dalam kesaksian SAKA dalam Putusan Pengadilan nomor 4/Pid.B/2017/PN Cbn Saka menyatakan mengenali motor-motor pelaku/terdakwa, pernyataan saka yang tidak konsisten ini patut di pertanyakan.

Dalam hal penangkapan dirinya, Saka menceritakan bahwa “Sebelum ketangkap, saya disuruh sama paman isi bensin sama adiknya paman juga. Habis isi bensin saya mau nganterin motor, motornya paman itu, pas baru nyampe mau nganterin motor sudah ada polisi. Saya didatangi, saya kaget, disitu saya Cuma niat mau nganterin motor malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, gak ada penjelasan apapun langsung di bawa,” terang Saka.

Mantan terpidana Kasus Vina Cirebon ini juga menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan dan penyiksaan oleh oknum aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya saat itu.

BACA JUGA :

Zaenal Mappirewa Sebut Jika Anies Rasyid Baswedan Ikut Maju Di Pilkada DKJ 2024 : Jadi Ajang Pertaruhan Karir Politik!

“Sampai di Polresta saya langsung dipukulin, disuruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekkin, disiksa segala macem sampai saya di setrum,” ungkap Saka.

Sang pengacara yang ikut mendapingi sejak awal wawancara kembali ikut menimpali pengakuan Saka denga mengatakan

“Yang nyetrumnya siapa, yang mukulinnya siapa,” Tanya Pengacara ke Kliennya.

“Yang mukulin sama yang nyetrumnya itu anggota Polisi semua,” sambung Saka.

Namun dirinya tidak mengetahui nama-nama Polisi yang menyiksanya saat berada di Polresta Cirebon. Akibat penyiksaan secara fisik itulah, Saka mengungkapkan dirinya terpaksa mengaku karena menurutnya sudah tidak kuat atas siksaan fisik yang ia alami.

“Akhirnya ngaku juga”, itu karena terpaksa, karena gak kuat lagi,” pungkasnya.

Terkait dengan ke 3 nama yang masih buron dan saat ini masuk dalam daftar pencarioan orang atau DPO oleh Polda Jawa Barat, Saka menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal ketiga tersangka yang masuk DPO.

“Dari ke 3 tersebut saya tidak mengenali semuanya,” terangnya.

Saka juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah anggota Geng Motor yang melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan seksual terhadap Vina dan Eky.

Maka oleh Sebab itu Saka ingin merehabilitasi nama.baiknya lewat media ini.

Benarkah Pengakuan SAKA, mantan Terpidana Kasus Pembunuhan Vina ?

Beredarnya video pengakuan Saka yang merupakan salah satu mantan terpidana dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Vina menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Sebab dalam pengakuan tersebut terkesan tidak konsisten serta ada upaya penggiringan opini terdapat  ketidak profesionalan aparat Kepolisian Polresta Cirebon mulai dari kasus salah tangkap hingga adanya penyiksaan fisik saat pemeriksaan maupun penyidikan kasus tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pemerhati Hukum dari DPP HAPI, Dr (c) Hilman Himawan,SH.,MH.,M.Kn mengatakan bahwa pasca bebasnya salah satu terpindana dalam kasus Pembunuhan Vina yang kemudian muncul kepublik dan mengungkapkan sebuah pengakuan atas kasus yang telah menimpanya, sah-sah saja.

Dr (c) Hilman Himawan, SH., MH., M.Kn, Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (DPP HAPI). 

"Namun masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang berimbang, bukan hanya pengakuan tersebut, tapi perlu dilihat kembali hasil putusan tersebut adalah dokumen negara yang sah, telah melewati proses persidangan dan mencocokan kesesuaian saksi dan bukti  yang telah ditetapkan putusan inkract pengadilan Negeri Cirebon, " ucap Hilman, (22/5/2024). 

Apakah pengakuan tersebut benar adanya atau justru bertolak belakang dengan data dan fakta-fakta yang termuat dalam putusan terhadap mantan terpidana Saka.  Bahwa pernyataan mantan terdakwa Saka yang menyangkal seluruh BAP dari penyidikan dan membantah semua kronologis adalah sudah tidak pada tempatnya.

Dr (c) Hilman Himawan, SH.,MH.,M.Kn yang juga sebagai Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), menyinggung bahwa kasus ini sudah terjadi 8 tahun lalu, sehingga jika ada pernyataan ataupun pengakuan terbaru terkait dengan kasus ini maka itu tidak mempengaruhi hasil putusan apapun. 

"Karena kasus ini sudah berjalan hampir 8 tahun, semua keterangan terdakwa di luar pengadilan bukan merupakan alat pembuktian, Hakim dalam memeriksa kesalahan terdakwa tidak mengacu kepada BAP saja tetapi pada fakta persidangan, jika terdakwa mencabut BAP maka akan di tulis dalam catatan hakim kemudian berdasarkan terpenuhi alat bukti dan keyakinan hakimlah yang memutus terdakwa bersalah, ".

"Bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara terdakwa yang tidak puas terhadap putusan inkracht seharusnya mengajukan upaya luar biasa Peninjauan Kembali, dengan mengajukan Novum bukti baru, dimana bukti tersebut belum pernah di ungkap dalam persidangan sebelumnya bukanlah Pengacara dan terdakwa berkoar ingin merehabilitasi nama baik di media dan ruang publik, " ujar Hilman. 

Kemudian terdakwa yang ingin merehabilitasi nama baiknya, terdakwa dan kuasa hukumnya harus menganulir putusan pemidanaan yang telah inkracht dengan mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan Kembali.

"Kemudian pernyataan pelaku Saka yang terdapat tekanan serta penyiksaan saat penyidikan, seharusnya dari pengacara mengarahkan pada laporan pidana terhadap pelanggaran terhadap hak terdakwa.bukanlah berkoar-koar di media untuk mendapatkan simpati publik, berdasarkan data dalam putusan pengadilan negeri cirebon sebenarnya Saka telah di dampingi oleh kuasa Hukumnya, lalu bagaimana Saka dapat menyatakan kondisi tertekan sedangkan telah di dampingi kuasa hukumnya, " terang Hilman. 

"Apa yang telah dilakukan kuasa hukum terdakwa dapat menciderai kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan seakan-akan peradilan tidak profesional,
Padahal terhadap prosedur hukum acara yang dapat dijalankan terdakwa apabila terdakwa merupakan korban salah tangkap, hal ini juga dapat memunculkan kekecewaan keluarga korban dalam penegakan keadilan terhadap korban vina dan eki, " sambungnya. 

Hilman Himawan juga menghimbau agar kuasa hukum mantan terpidana Saka untuk tidak melakukan upaya penggiringan opini publik, seakan kasus yang telah ditangani pihak Kepolisian semuanya salah tangkap dan termasuk Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada orang bukan pelaku

"Kuasa Hukum Terdakwa janganlah membawa penggiringan opini dimana bertentangan dengan dokumen negara putusan pengadilan yang telah inkracht, karena apabila ingin menyanngkal gunakanlah prosedur hukum upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, dengan menghadirkan Saksi dan bukti yang belum pernah di ungkap di pengadilan, " pungkasnya. 

(Nale-Idenews)