Petinggi Organisasi Advokat P3HI Tersandung Kasus Dugaan Ijazah dan Gelar Palsu, Polda KalSel Panggil Pelapor

BANJARMASIN | ideNews.id – Kasus dugaan Ijazah dan gelar palsu terhadap dua petinggi Organisasi Advokat (OA) Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) terus bergulir di Polda Kalimantan Selatan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan telah melayangkan dua undangan klarifikasi kepada Dedi Ramdany, SH terkait penyelidikan dugaan penggunaan ijazah dan gelar akademik palsu. 

Adapun Kedua surat resmi tersebut bernomor B/Und-367/IX/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus dan B/Und 368/IX/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus diterbitkan pada 12 September 2025.

Undangan klarifikasi pertama berkaitan dengan Laporan Polisi LP/B/120/VIII/2025/SPKT/Polda Kalsel dengan terlapor Aspihani Idris (Ketua Umum Organisasi Advokat Perkumpulan Pengacara Dan Penasehat Hukum Indonesia).

BACA JUGA :

Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek

Surat itu meminta pelapor hadir pada Selasa (16/9) pukul 10.00 WITA di Unit II Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Kalsel, Jalan A. Yani Km 4,5 Banjarmasin.

Dalam surat kedua, undangan klarifikasi dalam Laporan Polisi LP/B/121/VIII/2025/SPKT/Polda Kalsel dengan terlapor Wijono Sekretaris Jendral (Sekjen) P3HI.

Dedi Ramdany dijadwalkan hadir pada hari yang sama pukul 14.00 WITA di tempat yang sama.

Surat undangan klarifikasi ditandatangani langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol Agus Sudrajat, dan menunjuk IPDA Deny Eko Darmawan sebagai penyidik yang memimpin klarifikasi. 

Berkaitan dengan kasus tersebut, dasar hukum penyelidikan merujuk pada KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang melarang penggunaan Ijazah atau Gelar Palsu Akademik.

Tim media ideNews mengkonfirmasi kepada Dedi Ramdany, SH selaku pelapor dalam kasus tersebut melalui pesan singkat.

Menurut Dedi Ramdany, benar dirinya telah menerima dua surat undangan klarifikasi dengan tanggal yang sama.

Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, dirinya menegaskan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan

"Saya ikuti prosedur dan aturan, saya tetap komitmen dan koperatif Sehingga kalau di kemudian belum ada resonansi atau substansi hukum yang adil sebagai suatu jawaban yg kami harapkan atas gugatan kami,Maka kami akan terus menempuh keproses hukum selanjutnya," ucap Dedi melalui pesan singkat pada Sabtu, (13/9/2025).

Selaku pelapor, Dedi Ramdany, SH berharap agar penyidik Polda Kalimantan Selatan dalam hal ini Ditreskrimsus Polda KalSel untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan, agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang.

(Enal Mappirewa - ideNews)