Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Elly Rosita Silaban Serukan Pembatalan Omnibus Law

Jakarta, IdeNews.id – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melalui Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban untuk kesekian kalinya Kembali menyerukan pencabutan dan pembatalan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Hal ini Kembali digaungkan oleh ribuan massa aksi KSBSI saat melakukan aksi nasional yang berpusat di Patung Kuda Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat pada Kamis, (14/9/2023).

Aksi buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dilakukan secara nasional dimana disetiap daerah melakukan aksi di kantor pemerintah setempat.

Tuntutan utama yang disuarakan oleh KSBSI adalah menuntut dan meminta kepada pemerintah untuk membatalkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Saat dihubungi oleh wartawan media online idenews.id, kepada Idenews Elly Rosita Silabam mengatakah bahwah “Menurutnya UU ini yang juga sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah cacat hukum yang nyata-nyata Inkonstitusional bersyarat, diputus melanggar Konstitusi dan harus diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun,” ungkap Elly di Jakarta.

Baca Juga :

Dewan Eksekutif KSBSI Desak Mahkamah Konstitusi Batalkan UU Cipta Kerja

Sebagai Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Elly merasa memiliki tanggungjawab yang sangat besar, untuk itu ia menegaskan untuk terus berjuang memperjuangkan hak-hak buruh berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

"KSBSI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) segera membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023), khususnya klaster ketenagakerjaan. Sebagaimana hasil sidang ILO di Jenewa Swiss, bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip-prinsip perburuhan. Oleh karena itu harus dibatalkan." kata Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Kamis (14/9/2023).

Elly berharap agar hakim Mahkamah Konstitusi yanga menyidangkan masalah UU Cipta kerja agar melihat secara jernih dan bisa menempatkan hak-hak buruh serta berpihak kepada Buruh.

“Kami memiliki keyakinan bahwa MK juga akan berpihak kepada buruh. Meskipun belum tentu seratus persen, tapi paling tidak, negara dan MK dapat menyatakan keberpihakannya kepada buruh,” pungkas Elly.

(Nale)