Proyek Renovasi RPH Taccorong: Harapan, Kejanggalan, dan Tuntutan Transparansi

BULUKUMBA-SULSEL | ideNews – Di Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, sebuah proyek yang seharusnya menjadi wujud kemajuan kini berubah menjadi sorotan publik. Renovasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia yang digadang-gadang akan memberikan fasilitas modern dengan anggaran mencapai Rp1,64 miliar justru menuai polemik dan sorotan.

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Intim Rekayasa Konstruksi ini disambut dengan harapan besar oleh masyarakat, namun kejanggalan dalam pelaksanaannya mulai mencuat, terutama setelah Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba (KKRB) turun tangan melihat hasil pembangunan  proyek ini.

Kejanggalan di Lapangan

Hasil investigasi KKRB menemukan sejumlah masalah teknis yang diduga tidak sesuai dengan perencanaan. Muslim, Koordinator Advokasi KKRB, menjelaskan salah satu temuan utama mereka adalah lantai pada tempat penampungan hewan ternak tidak memiliki kemiringan optimal untuk mempermudah pembersihan limbah.

"Ini tidak hanya soal estetika, tetapi juga fungsi dan kebersihan. Jika lantainya tidak dibuat dengan kemiringan yang cukup, limbah akan sulit dibersihkan, dan ini berpotensi menimbulkan masalah sanitasi,” tegas Muslim.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan material bangunan yang tidak memenuhi standar, serta rancangan tempat pemberian pakan yang dinilai tidak efisien. "Posisinya seperti kolam ikan. Apakah memang desainnya seperti ini di RAB? Ini yang menjadi tanda tanya besar," tambahnya.

BACA JUGA :

Tabung Gas 3 Kg Diduga Setengah Isi: Potret Keresahan Ibu Rumah Tangga di Terang-Terang

Harapan yang Mulai Pudar

Bagi warga Desa Taccorong, proyek ini sejatinya menjadi simbol kemajuan infrastruktur di daerah mereka. Namun, berbagai kejanggalan yang ditemukan di lapangan mulai menggoyahkan optimisme itu.

“Kami awalnya senang ketika mendengar proyek ini. Tapi kalau hasilnya begini, siapa yang tidak kecewa? Kami hanya ingin dana sebesar itu digunakan sebaik-baiknya,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat dengan nada prihatin.

Tuntutan Transparansi

KKRB dan masyarakat kini mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak. Mereka meminta audit independen dilakukan guna memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana dan standar teknis yang ditetapkan.

“Anggaran sebesar ini bukan angka kecil. Kami ingin pemerintah serius mengawasi agar proyek ini tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat di kemudian hari,” lanjut Muslim.

Membangun Kepercayaan Publik

Kasus renovasi RPH Taccorong ini menjadi cerminan perlunya pengelolaan proyek yang transparan dan akuntabel. Tidak hanya soal memenuhi target fisik pembangunan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik.

Harapan besar masyarakat kini tertuju pada pemerintah daerah dan instansi terkait. Mereka ingin proyek ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata yang sesuai dengan perencanaan.

Akankah renovasi RPH Taccorong menjadi simbol kemajuan atau justru menambah daftar panjang proyek infrastruktur yang bermasalah? Jawabannya akan menjadi catatan penting dalam perjalanan pembangunan di Kabupaten Bulukumba.

(Redaksi)