Rafael Alun Trisambodo Dan Transaksi 500 Miliar Dengan 40 Rekening Yang Sudah Di Blokir PPATK
- IdeNews | Enal Mappirewa -
- Selasa, 07 Maret 2023
PPATK ungkap Rafael Alun Trisambodo, pegawai DJP yang diduga memiliki 40 nomor rekening dengan nilai transaksi 500 Miliar. (poto:istimewa/idenews)
Jakarta, IdeNews.id – Nama Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali membuat geger setelah terendusnya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael dan lingkarannya.
Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan sebesar 500 Miliar terhadap Rafael Alun Trisambodo dengan menggunakan sekitar 40 rekening yang tersebar di lingkaran keluarga Rafael, konsultan pajak dan badan hukum yang berafiliasi dengan keigatan-kegiatan Rafael.
“Ya kami lakukan penghentian (pemblokiran) di atas 40 rekening," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa 7/3/2023.
Humas PPATK Natsir Kongah juga mengatakan bahwa hingga saat ini PPATK untuk sementara telah memblokir sekitar 40 nomor rekening dengan jumlah transaksi yang sangat pantastis yaitu sekitar 500 Miliar rupiah.
BACA JUGA :
Nomor rekening ini tersebar di keluarga terduga (Rafael) mulai dari istri, anak dan juga keluarga Rafael termasuk juga ada badan hukum yang terlibat didalamnya.
“Jadi untuk sementara ada 40 rekening ya dengan total nilai sekitar 500 Miliar di rekening terduga (Rafael), keluarga dengan pihak lainnya dan juga ada badan hukum di dalamnya,” ujar Natsir Kongah, dikutip dari Kompas TV.(7/3)
Dana tersebut diduga bersumber dari Rafael Alun Trisambodo kemudian mengalir ke istri, anak dan keluarga dekat, juga termasuk ke badan hukum.
Natsir menambahkan bahwa yang sangat menarik dari kasus ini adalah adanya modus profesional money laundring yang terlibat didalamnya dengan melibatkan personal atau badan hukum yang memiliki jasa pencucian uang dengan imbalan-imbalan berupa komisi atau bentuk keuntungan lain yang sudah disepakati.
BACA JUGA :
Menurut PPATK, pihaknya telah melaporkan sejak tahun 2012 kemudian tahun 2019 sampai sekarang transaksi terhadap Rafael ini terus di monitor.
Sementara itu menurut La Ode Syarif yang merupakan mantan Komisioner KPK Periode 2015-2019 mengatakan bahwa nama Rafael sudah pernah dilaporkan ke Kementerian Keuangan untuk melakukan pengawasan secara administrasi.
“Ia kita mendapatkan laporan yang mendapatkan laporan dari Humas PPATK tadi bahwa betul ada, bahkan sebenarnya waktu itu kita sudah laporkan di Kementerian Keuangan untuk di tindak lanjuti, untuk di isi untuk diperhatikan secara administrai,” ucap La Ode Syarif. (7/3).
(Nale)
