Rekomendasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Jakarta, IdeNews.id - Dalam sidang putusan pelanggaran etik yang dilakukan oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi juga terdapat rekomendasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kepada MK.

Hal itu terungkap dalam pembacaan sidang putusan MKMK terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.  

Berikut poin-poin Rekomendasi MKMK yang juga tertuang dalam surat putusan MKMK yang dibacakan saat sidang putusan pada Kamis, (09/11/2023)

Rekomendasi
[8.2] Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan  Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling pengaruh memengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 (sembilan) pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh, dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman 
   Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan;
2. Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang “ewuh pekewuh”, sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi;
3. Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum, dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional 
   yang hidup itu sebagaimana mestinya;
4. Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim tidak bocor keluar;
5. Majelis Kehomatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis.

Rekomendasi yang dihasilkan oleh MKMK ini adalah merupakan bagian dari Putusan MKMK Nomor :2/MKMK/L/11/2023 yang terdiri dari 385 halaman.

(Sumber : Diolah dari File PDF Putusan MKMK/Nale-IdeNews)