Retrogresi Politik Kekeluargaan Menuju Pemilu 2024

IdeNews.id - Dambaan setiap orang untuk menghadirkan keharmonisan keluarga adalah cita-cita bagi setiap orang, keinginan memupuk solidaritas keluarga menjadi harapan dan impian yang selalu terlintas dibenak setiap orang, akan tetapi harapan tersebut bukanlah hal mudah seperti membalik telapak tangan.

Keluarga adalah entitas sosial yang menjadi kekuatan atau basis sosial yang perlu dijaga dan rawat dengan baik. Karena dengan ikatan keluarga merupakan salah satu modal sosial yang memberikan dampak positif terhadap dinamika sosial, ini perlu dibina dan rawat dengan baik.

Kini salah satu fenomenah sosial yang selalu muncul pada saat momentum demokrasi adalah pemelihan calon legislatif dan pergantian kepala daerah. Mulai dari pencalonan anggota lesislatif, hingga Gubernur, Bupati, Walikota, selalu saja terjadi perdebatan yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu

Persoalan yang mendasar ketika menjelang perhelatan pemelihan legislatif atau pergantian kepemimpinan di daerah, disini terlihat kepentingan politik mengalir sedemikian rupa hingga mengabaikan rasionalitas dan keluarga di tengah-tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan kohesi keluarga menjadi pudar bahkan diabaikan demi perebutan kekuasaan politik di daerah. Ini mencerminkan atmosfer politik yang arahnya berlawanan dengan norma dan nilai-nilai adat yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Politik Mereduksi Kohesi Keluarga

Mengamati sirkulasi pergulatan kekuasaan di daerah, maka dalam konteks ini, banyak sekali terjadi persoalan yang patut diperhatikan. Yang menjadi embrio retaknya kohesi kekeluargaan adalah persoalan politik menjelang pileg. Dimana elit-elit atau kompetitor politik banyak sekali berasal dari kalangan keluarga, mulai dari paman, bibi atau ponakan yang bahkan sebagaian pendukung dari rifalitas tertentu yang bukan dari kalangan keluarga.

Mereka memiliki kepentingan masing-masing maju sebagai kandidat atau calon legislatif untuk memperebutkan jabatan atau kekuasaan yang sifatnya lima tahunan, kita tahu bahwa homogenitas kultur di setiap daerah memiliki kohesi yang cukup kuat akan tetapi kehadiran para kompetitor politik kekuasaan yang terkesan parokial tersebut dapat mereduksi kohesi atau ikatan keluarga. Mulai dari level elit politik hingga sampai pada level akar rumput atau keluarga sebagai kelompok pendukung.

Dalam proses komunikasi politik problem tersebut selalu saja mengabaikan keluarga bahkan terjadi dilematis dan konflik berkepanjangan. Konflik semacam ini mindstreamnya berkutat pada kepentingan pragmatis semata dan mengabaikan rasionalitas sebagai dasar pijak. Artinya masing-masing kelompok kepentingan memiliki ideologi praktis yang tujuannya hanya pada kepentingan pragmatis semata, dan mengakibatkan dekadensi (kemerosotan moral) diatara sesama keluarga.

Sehingga para elit atau kompetitor caleg dan keluarga masing-masing menampilkan ketidak harmonisan komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dimana interaksi diantara mereka dipertontonkan ditengah-tengah masyarakat luas yang tidak mencerminkan perilaku komunikator politik yang baik, juga sering terjadi interkasi yang tidak sportif. Dalam kajian semiotika terkesan komunikasi yang pasif dan memberikan pesan ketidakpekaan pada saat interaksi itu terjadi.

Diskursif dalam berbagai perdebatan yang sering mengedepankan ego dan ambisi para calon, namun mengabaikan nilai-nilai yang sudah terbangun sekian lama, sehingga dalam bacaan komunikasi politik bahwa keluarga baik pendukung maupun kontra mengalami disonansi kognitif dan terjadi pelanggaran harapan sebagaimana dijelaskan oleh Jude Burgoon dengan teorinya Expectation Violatioan. Teori pelanggaran harapan memandang bahwa dalam hal ini individu atau kelompok masyarakat menemukan performance elit lokal baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal tidak sesuai dengan harapan mereka.

Sedangkan dalam teori disonansi kognitif yang dikembangkan oleh Leon Festinger menjelaskan situasi psikis yang tidak menyenangkan sebagai akibat kesadaran bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diketahui sebelumnya atau berbeda dengan opini kebanyakan orang. Disinilah letak disonansi kognitif masyarakat evav pada saat mengahadapi gempuran politik kepentingan dan kohesi kekeluargaan menjadi tidak kondusif. Dimana kerangka berfikir selalu ada pada pilihan yang ambigu.

Dalam sosiologi politik masyarakat yang bahwa pelanggaran harapan terjadi maka akan memunculkan turbulence komunikasi yang dapat melahirkan ketidak harmonisan diantara para elite politik lokal dan keluarga atau masyarakat yang ada di daerah, bahkan dapat memicu konflik irasional yang berkepanjangan. Konflik semacam ini hampir semua desa yang ada di daerah mengalami hal yang sama, dan konflik seperti ini juga sulit untuk diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Dampak dari ketidakharmonisan ini berawal dari proses pergulatan kekuasaan dan dapat mereduksi makna dari kohesi kekeluargaan. maka kegagalan komunikasi politik yang ditransformasikan oleh para kompetitor politik memberikan implikasi buruk terhadap nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat.

Maka dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi yang berlangsung antara elite politik lokal dengan keluarga dan masyarakat setempat secara keseluruhan mengalami situasi tidak nyaman bahkan tidak harmonis diantara mereka, baik sesama elit lokal, elit lokal dengan keluarga atau masyarakat maupun antara keluarga dengan keluarga dan antarkelompok masyarakat.

Kegiatan politik termasuk melakukan komunikasi politik sarat dengan kepentingan dan mengabaikan ikatan-ikatan kekeluargaan dengan falsafa-falsa persatuan. Sehingga kepentingan yang dimaksud disini adalah pragmatis dan cenderung orientasi keuntungan praktis yang diambil dari masyarakat atau kelompok yang tendensius tersebut.

Yang menjadi krusial dari problematika politik elit lokal adalah para elit politik lokal menjadikan keluarga sebagai objek politik semata, (bukan sebagai subjek politik) yang hanya diarahkan untuk kepentingan pragmatis belaka, namun setelah mendapat apa yang menjadi tujuan akhir dari politik maka keluarga dan lawan politik diabaikan, bahkan janji-janji politik hanya sebatas bualan belaka. Seharusnya keluarga dijadikaan sebagai subjek politik, sehingga ada politik pencerahan yang mengedepankan etika komunikasi politik diantara sesama dan menyatukan segala perbedaan.

Transformasi Pesan Politik
Realitas komunikasi politik hari ini dalam kajian komunikasi politik dapat dicermati bahwa para komunikator politik gagal mentrasformasikan pesan politik yang baik terhadap masyarakat dan keluarga bahkan orang-orang ada disekitarnya. Pesan politik yang ditransformasikan adalah politik praktis yang cenderung mengarah pada uapaya untuk menguasai dan melemahkan lawan politik ketika mendaptkan kekuasaan baik di legislatif atau di eksekutif.

Seharusnya transformasi pesan-pesan politik adalah berkaitan dengan ide dan gagasan yang berkaitan dengan persoalan pembangunan dari berbagai sektor kehidupan masyarakat. 
Dari kondisi demikian dapat dicermati bahwa para elit politik lokal dengan polah komunikasi yang terkesan bersifat asimetris seperti ini melahirkan budaya baru yang mengedepankan kepentingan sesaat dan melemahkan kohesi pada nilai-nilai budaya yang ada.

Sehingga juga berimplikasi pada reduksinya mentalitas pembangunan di daerah. Akibat tidak terkoneksinya budaya dan norma-norma adat sebagai modal sosial tersebut.
Sehingga apa yang terjadi pada masyarakat dan keluarga yang berlawanan yang dalam komunikasi politik disebut dapat ditafsirkan sebagai lingkar kebisuan.

Meminjam istilah dalam bukunya Anwar Arifn yakni Opini Publik menjelaskan konsep the spiral of silence bahwa individu mengalami ketakutan dengan adanya tekanan dari lawan politik, maka membuat individu tersebut membisu dan tak berdaya. Sehingga masyarakat dan keluarga yang berlawanan tidak berpartisipasi pada proses pembangunan kedepan. Salah satu kegagalan pembangunan daerah adalah ketidakikutsertaan masyarakat dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (good governace).

Hal ini perlu adanya literasi politik untuk meruba pradigma politik yang sedang kronis saat ini, dan dibutuhkan peran toko sentral dari masing-masing kelompok yang dikategorikan sebagai komunikator politik elit lokal harus mentrasformasikan pesan-pesan politik yang dapat memersuasi polah pikir masyarakat menuju masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai adat dan budaya yang menjunjung tinggi nilai dan norma kebersamaan dalam berpolitik, sehingga kedewasaan berpolitik dalam memahami nilai dan norma-norma adat dapat terintegrasi dengan baik.