Rumah Susun Sewa Rp 10.000 Per Bulan Di Sentra Pangudi Luhur Bekasi Di Resmikan Mensos RI Risma Triharini Untuk Hunian Layak Masyarakat Rentan
- IdeNews | Enal Mappirewa -
- Sabtu, 11 Februari 2023
Tri Rismaharini meresmikan Rumah Susun Sentra Terpadu didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Anggota Komisi VIII DPR RI, Obon Tabroni, Plt. Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono.(poto:ss/kemensos.go.id)
Bekasi, IdeNews.id – Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Sosial RI Tri Rismaharini telah meresmikan Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (10/2/2023). Rumah susun sewa ini dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kemensos sebanyak 93 unit.
Dari total 93 unit yang telah diresmikan, kesemuanya telah dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap serta sudah siap dihuni oleh para penerima manfaat.
Pembangunan rumah susun sewa ini merupakan program yang diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang sangat rentan dengan kondisi ekonomi yang sangat kekurangan dan tingkat pendapatan yang rendah, hal itu merespon kondisi sosial ekonomi warga yang sebagian tinggal ditempat yang layak misalnya di kolom jembatan, manusia gerobak, tunawisma.
“Kita upayakan rumah susun ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah sini. Banyak yang tinggal di kolong jembatan tanpa data kependudukan dan mereka juga tak pernah dapat bantuan,” Ucap Tri Rismaharini saat peresmian, seperti di lansir dari laman kemensos.go.id (10/2/2023).
Kementerian Sosial juga mengatakan bahwa selain proses rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat rentan dan memberikan tempat tinggal atau hunian yang layak, tapi juga dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi prioritas sebagai bagian dari program ini.
“Mereka pindah ke sini kita siapkan pekerjaan dan pelatihannya, kita fasilitasi pendidikan anak-anaknya dan kita beri akses bantuan-bantuan lain dari pemerintah,” ujar Mensos.
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mendapatkan respon positif serta mendapat dukungan dari berbagai mitra, salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan bahwa pembangunan rumah susun ini merupakan kerjasama yang baik untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Terima kasih kepada Kemensos. Ini merupakan kolaborasi luar biasa untuk memberikan hunian yang layak bagi kelompok masyarakat khisusnya yang berada di desil satu dan dua. Sebagai pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskiman Ekstrem tentunya hal ini membutuhkan kolaborasi dan peran berbagai pihak,” kata Iwan Suprijanto yang turut mendampingi Mensos dalam acara peresmian.
Sebagai bentuk tanggungjwab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan tempat tinggal yang layak maka dibangunlah Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur sebagai solusinya. Hal ini menyasar kepada para PPKS yang terdiri dari 13 penyandang disabilitas, 17 lansia, dan 55 kelompok rentan lainnya. Masyarakat dengan kategori PPKS ini akan dikenakan uang sewa sebesar Rp 10.000/bulan untuk tinggal di rumah susun tersebut.
Rumah susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi ini adalah merupakan hasil kolaborasi dua kementerian dibawah kabinet Indonesia Maju yaitu Kementerian Sosial dibawah komando Tri Rismaharini dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang di gawangi Basuki Hadimuldjono.
Dari hasil kedua kementerian tersebut telah menyediakan 93 kamar tipe 24 m2 yang sudah dilengkapi dengan dipan susun, kasur, lemari pakaian, meja, kursi, kitchen set, toilet duduk, shower, dan listrik meteran token kapasitas1.300 watt.
Adapun kelengkapan fasilitas dendukung lainnya adalah telah disiapkan kios-kios untuk penjualan sembako, kios makanan kecil, laundry, ruang klinik, ruang perpustakaan, ruang serbaguna dan ruang pengelola dan juga CCTV.
Hal lain yang tak kala penting dari masyarakat PPKS ini yaitu Kemensos juga akan membekali mereka dengan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sehingga kelak mereka bisa mandiri. Hal ini bertujuan agar pada saat mereka akan kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup.
Untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan para penghuni atau upaya dari penghuni itu sendiri untuk mengalihkan atau memindah tangankan kepada orang lain, maka sejak awal Mensos menegaskan bahwa kepemilikan rumah susun ini tidak boleh dipindahtangankan.
“Jangan dipindahtangankan ya, Pak/Bu. Jika dilakukan terpaksa saya keluarkan baik penghuni lama maupun baru. Harus bersih. Ketika pulang memulung di taruh sana (tempat pengolahan sampah) baru ke sini”, tegas Risma.
Penerima manfaat yang bernama ibu Sri Sukowati (50) menyampaikan kegembiraannya yang bisa pindah ke rumah susun yang telah disiapkan oleh Kemensos yang telah siap huni dan telah dilengkapi dengan fasilitas layak huni. Ibu Sri ini sehari-hari bekerja sebagai pemulung dimana ia dan suami, Soebagyo (60) mendapatkan penghasilan sekitar Rp 10.000 – Rp 12.000.
“Senang bisa pindah karena bersih dan baru. Bersyukur sudah ada barang-barang. Saya tidak punya kasur begitu, yang ada ranjang besinya,” terang Wati.
Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian PUPR telah berhasil membangun 3 rumah susun yaitu Rumah Susun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, Rumah Susun di Sentra Mulya Jaya Pasar Rebo, dan Rumah Susun di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Solo yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Dalam kesempatan peresmian ini turut hadir dari Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Anggota Komisi VIII DPR RI, Obon Tabroni, Plt. Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, Dandim 0507 Kota Bekasi, Luluk Setyanto dan Wakapolres Kota Bekasi, Dewi S.
(Sumber :Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI)
