Sah, DPRD Provinsi DKI Jakarta Ketuk Palu APBD DKI Jakarta Tahun 2023 

Jakarta, IdeNews.id - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini Selasa, 29/11/22 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih, Gambar Jakarta Pusat.

Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta akan membahas beberapa agenda diantaranya:
1. Penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap Raperda.
2. Permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rapat Paripurna.
3. Penandatanganan persetujuan bersama pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Pejabat Gubernur, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Raperda yang telah disetujui pimpinan DPRD provinsi DKI Jakarta kepada Pejabat Gubernur.
4. Pendapat akhir Pejabat Gubernur DKI Jakarta terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Dibuka oleh Ketua DPRD DKI Provinsi DKI Jakarta H. Prasetyo Edi  Marsudi, SH yang membacakan agenda rapat di depan Anggota DPRD kemudian dilanjutkan dengan membuka secara resmi Rapat Paripurna.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Paripurna ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum" Ucap Prasetyo mengawali pembukaan rapat.

Pantas Nainggolan, SH,. M.M, sebagai Ketua Badan pembentukan Peraturan Daerah menyampaikan program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 yang dilaksanakan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum.

Setelah melewati proses tersebut tersusunlah Propemperda DKI Jakarta tahun 2023 yang memuat sebanyak 35 judul rancangan Peraturan Daerah termasuk tiga diantaranya adalah  Raperda Kumulatif terbuka yaitu Raperda tentang :
1. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024.

Kemudian Terdapat 7 Rancangan Daerah yang dibahas pada tahun 2022 namun belum selesai antara lain Raperda tentang :
1. Jaringan utilitas
2. Pengendalian lalu lintas secara elektronik
3. Rencana induk transportasi Jakarta
4. Pengelolaan barang milik daerah
5. Perubahan atas Perda No 10 tahun 2018 tentang PT. Jakarta Propertindo Perseroda.
6. Perubahan bentuk hukum penjaminan PT. kredit Daerah.
7. Perubahan bentuk hukum PT. Food Station Cipinang Jaya.

Selanjutnya disetujui oleh seluruh Anggota DPRD dan ketuk palu oleh Pimpinan Sidang yang juga sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta dan dilanjutkan ke Rapat Paripurna kedua.

Pada Rapat Paripurna ketiga terkait dengan penyampaian laporan hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dibacakan oleh Merry Hotma, SH bahwa total APBD adalah  Rp. 73.781.085.902.192.

Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta persetujuan secara lisan kepada seluruh Anggota Dewan dan disetujui oleh seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta yang kemudian dilanjutkan ketuk palu oleh pimpinan rapat.

Setelah penetapan APBD DKI Jakarta sebesar Rp. 73.781.085.902.192 kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta H.  Prasetyo Edi Marsudi dan selanjutnya penyerahan Raperda yang telah disetujui kepada Pejabat Gubernur DKI.

Sementara itu dalam pendapat akhir Pejabat Gubernur DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Heru Budi Hartono mengatakan
 "Dengan persetujuan Dewan atas anggaran PendapAtan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Eksekutif berharap kita terus meningkatkan sinergi, fokuskan dan mengoptimalkan berbagai program yang strategis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas. Mudah-mudahan tahun 2023 menjadi tahun perekonomian Jakarta terus meningkat dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Ujar Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono.(Nale)

Sumber : Channel YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta.