Sidang Pledoi M. Suriansyah: Kuasa Hukum Sebut Jaksa Salah Gunakan Pasal yang Sudah Dihapus

KOTABARU-KALSEL | ideNews - Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat M. Suriansyah alias Ambo bin Alm. Karaming kembali digelar di Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Selasa (25/03/2025). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari Tim Kuasa Hukum Badrul Ain Sanusi Al-Afif, S.H., M.H. & Rekan (BASA Rekan).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Suriansyah dengan hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 20 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 2 bulan kurungan. Jaksa mendakwa Suriansyah dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 19 Tahun 2016. Namun, dalam pledoi yang dibacakan, tim kuasa hukum menegaskan bahwa pasal tersebut telah dihapus dan diubah dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

Kasus ini bermula dari laporan H. Sayed Ja'far, S.H., yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kotabaru pada tahun 2020. Suriansyah dilaporkan setelah mengunggah postingan di Facebook, yang menyebut Sayed Ja'far sebagai pembohong dan pendusta. Tak terima dengan unggahan tersebut, Sayed Ja'far melaporkan Suriansyah ke Polres Kotabaru, hingga akhirnya kasus ini berlanjut ke meja hijau dengan nomor perkara 239/Pid.Sus/2024/PN Ktb yang terdaftar sejak 9 Desember 2024.

Mewakili BASA Rekan, advokat Djupri Efendi, S.H. menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengupayakan perdamaian dengan menyerahkan surat perdamaian kepada pelapor. Bahkan, kliennya juga telah membuat video permohonan maaf sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, menurutnya, Sayed Ja'far justru mengingkari janji untuk berdamai.

"Janji hanya tinggal janji. Klien kami sudah memenuhi syarat untuk berdamai, tapi Sayed Ja'far malah mengabaikan pertemuan dan menolak menandatangani surat yang sudah kami serahkan," ujar Djupri.

Ia menambahkan, awalnya tim hukum hanya ingin menyelesaikan kasus ini secara damai. Namun, karena pelapor dianggap tidak konsisten dalam keterangannya di persidangan, maka pihaknya siap melawan hingga tuntas.

Salah satu poin utama dalam pledoi tim kuasa hukum adalah bahwa pasal yang digunakan dalam dakwaan sudah tidak berlaku. Menurut M. Hafidz Halim, S.H., yang juga tergabung dalam Tim BASA Rekan, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang digunakan JPU telah dihapus dan diubah dalam UU No. 1 Tahun 2024.

"Sekarang pasal itu sudah tidak ada. Pasal 45 ayat (3) yang dulu digunakan untuk pencemaran nama baik, kini isinya berubah menjadi pasal tentang perjudian elektronik," tegas Halim.

Ia pun membacakan isi pasal yang baru, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dipidana hingga 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Dengan adanya perubahan tersebut, menurutnya, Suriansyah seharusnya tidak bisa dipidana.

"Dalam hukum dikenal asas nullum crimen sine lege, artinya tidak ada kejahatan tanpa aturan hukum. Jika pasal yang digunakan sudah dihapus, maka klien kami tidak bisa dipidana," tegasnya.

Tim hukum juga menekankan prinsip lex posterior derogat legi priori, yang berarti undang-undang terbaru mengesampingkan undang-undang lama. Sehingga, seharusnya jaksa menggunakan UU terbaru, bukan pasal yang sudah tidak berlaku.

"Kami sangat optimistis bahwa Majelis Hakim akan membebaskan klien kami dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa," tutup Halim.

(*/Tim)