Skandal Pilkades Teluk Sungai: Darmansah Tuding Pelanggaran Aturan, Desak Pemilihan Ulang

Kotabaru, Kalsel | IDENEWS.ID - Kontroversi terkait Pilkades Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Teluk Sungai, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan terus memanas. Tim Hukum Darmansah, calon kepala desa nomor urut 1, mendesak dilakukannya rekonsiliasi dan meminta proses pemilihan diulang. Mereka menilai bahwa pemilihan yang berlangsung pada 12 Agustus 2024 penuh dengan dugaan pelanggaran aturan.

"Kami meminta dilakukannya rekonsiliasi untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak," tegas Wahid Hasyim, Ketua Tim Kuasa Hukum Darmansah, dalam konferensi pers di Kotabaru, Senin (2/9/24). "Namun, jika tidak ada itikad baik dari panitia dan pihak terkait, kami akan mengajukan gugatan administratif atau hukum untuk menuntut peninjauan ulang hasil pemilihan."

Ketegangan muncul setelah hasil pemilihan menunjukkan bahwa Darmansah dan Abdurrahman masing-masing memperoleh 93 suara dari total 253 pemilih. Situasi semakin rumit ketika Camat Pulau Sembilan, Hamdi, tiba-tiba menghentikan proses penghitungan suara dan mengusulkan kesepakatan baru. Kesepakatan tersebut menentukan pemenang berdasarkan siapa yang mencapai suara tertinggi lebih dulu.

Darmansah menolak usulan ini, menganggapnya sebagai pelanggaran serius dan tidak adil. Menurutnya, keputusan ini bertentangan dengan prinsip pemilihan yang adil dan transparan.

Tim Hukum Darmansah mengidentifikasi beberapa kesalahan dalam proses pemilihan yang dianggap melanggar prinsip keadilan:

Panitia Pemilihan: Mereka menuding panitia salah karena menerima dan mencantumkan kesepakatan baru yang diusulkan oleh Camat dalam sertifikat hasil perhitungan suara.

Camat Pulau Sembilan: Camat Hamdi dianggap melakukan pelanggaran serius dengan menghentikan penghitungan suara dan mengubah aturan di tengah proses pemilihan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD): Tim Hukum Darmansah menilai Kepala Dinas DPMD, Basuki, tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan.

"Kami sangat kecewa dengan sikap panitia, Camat, PPKD Kabupaten dan Kepala DPMD yang terkesan mengabaikan prinsip keadilan dan Kepastian Hukum dalam pemilihan," tambah Wahid.

BADRUL AIN SANUSI AL-AFIF, S.H., M.H., Selaku Pimpinan Tim Kuasa Hukum Darmansah dan Ormas Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) cabang Kotabaru, menyatakan bahwa jika proses rekonsiliasi tidak membuahkan hasil, tim hukum akan mengambil langkah hukum lebih lanjut.

“Jika permintaan pemilihan ulang tidak diakomodir, kami akan mengambil langkah hukum, termasuk melaporkan dugaan perbuatan curang berdasarkan Pasal 382 bis KUHP dan/atau melakukan gugatan perdata di Peradilan Umum atau TUN,” ungkap Djupri Efendi, anggota tim hukum.

Selain itu, Mohammad Arief Shase'i, Sekretaris ARUN Kotabaru, juga menyatakan akan membawa masalah ini ke hearing di DPRD menggunakan Ormas ARUN KOTABARU untuk memastikan hak-hak Darmansah sebagai calon kepala desa dihormati dan keadilan ditegakkan.