Soal Prabowo-Gibran Menang Karena Bansos : MK Patahkan `Dalil Tersebut Tidak Berdasar Menurut Hukum`

JAKARTA I IdeNews – Dalam persidangan Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung di Gedung MK pada Senin pagi, (22/4/2024) terungkap banyak dalil-dalil pemohon yang tidak dikabulkan atau tidak diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Salah satu yang diadukan oleh pemohon dan gugatannya adalah penggunaan Bantuan Sosial (Bansos) yang mengungtukan salah satu pihak terutama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Para pemohon menduga bahwa pembagian Bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo baik secara tidak langsung maupun secara langsung saat kunjungan kerja kesetiap daerah ditujukan untuk kemenangan Prabowo-Gibran.

Hal itu tidak terlepas dari anggapan para pemohon bahwa Presiden Jokowi melakukan hal tersebut karena Gibran Rakabuming Raka adalah merupkan anak dari Presiden Jokowi.

Baca Juga :

Mau dibawa KEMANA Indonesia?

Namun dalam persidangan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB itu terungkap bahwa tidak ada korelasinya antara pemberian dan pembagian Bantuan Sosial baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Dalil para pemohon terkait peningkatan pesat Bansos dimasa Pemilu di tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak berdasar menurut hukum,” ucap Hakim MK (22/4/2024).

Para pemohon juga melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan  terkait dengan penggunaan Bansos yang menurutnya saat pembagian, Mendag Zulkifli Hasan turut mengkampanyekan pasangan Prabowo – Gibran, hal itu sangat merugikan pasangan Capres Cawapres 01 dan 03.

Namun dalil para pemohon yang diajukan saat gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 kembali ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak berdasar hukum

“Demikian juga dalil pemohon yang melakukan politisasi yang dilakukan menteri Perdagangan Sulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian Bansos secara massif di seluruh Indonesia, tidak berdasar menurut hukum,” pungkas Hakim Mahkamah Ridwan Mansyur.

Baca Juga :

Jelang Pengucapan Putusan PHPU PilpresTahun 2024 Oleh Mahkamah Konstitusi, Di Sosial Media X Trending Tagar 96JutaRakyatBersuara

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dipimpin langsung oleh Hakim Mahkamah Konsititusi dari kiri Asrul Sani, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah dan Ridwan Mansyur.

Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman absen dalam persidangan PHPU dalam rangka pengucapan putusan. Hal itu terjadi karena Anwar Usman telah dijatuhi sanksi oleh MKMK untuk tidak terlibat dalam persidangan sidang sengketa Pilpres tahun 2024.

Untuk diketahui permohonan sengketa Pilpres ke MK diajukan oleh para pemohon setelah pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 oleh KPU pada 20 Februari lalu.

Baca Juga :

MK Jadwalkan Sidang `Pengucapan Putusan` Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Tahun 2024

Adapun Pemohon 1 dengan nomor perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yaitu H.ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D & Dr. (H.C) H.A.MUHAIMIN ISKANDAR dan Pemohon 2 yaitu H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. dan PROF. DR. H. M. MAHFUD MD, S.H., S.U., M.I.P.

Sementara itu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan hasil perolehan suara 58,6% atau 96,2juta suara.

Sesuai dengan UU Pemilu jika salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan perolehan suara 50 % +1 , maka secara otomatis Pilpres hanya berlangsung 1 putaran.

Pasangan 02 Prabowo - Gibran mendapatkan suara diatas 50% sehingga Pilpres tahun 2024 hanya berlangsung 1 putaran.

(Hilman-Nale/Idenews)