Terkuak Fakta Dugaan Adanya Pencemaran Akibat Limbah Operasional PLTU Saat Pemeriksaan Saksi di Persidangan Pengadilan Negeri Unaaha Sulawesi Tenggara

KENDARI-SULTRA | ideNews - Sidang gugatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat Morosi kepada PT.OSS dan VDNI sebagai tergugat 1 dan 2 serta pihak pemerintah yakni KLHK sebagai turut tergugat 1 dan gubernur SULTRA sebagai turut tergugat 2 kembali digelar di pengadilan negeri unaha pada Senin,(14/4/2025).

Adapun persidangan tersebut dengan agenda sidang pemeriksaan saksi penggugat sebanyak 2 orang. 

Pada persidangan ini dihadiri oleh tergugat 1 dan 2 serta turut tergugat 2 pihak gubernur Pihak hakim mempertanyakan kepada pihak gubernur karena sudah 12 kali sidang mangkir namun mereka menyatakan baru bisa hadir dan akan mengikuti proses sidang.

Dari informasi yang dihimpin tim media ideNews yang meliput saat persidangan berlangsung, yang pertama didengarkan keterangannya di muka persidangan sebagai saksi adalah Nazarudin, dimana dalam keterangannya menerangkan bahwa benar ada pencemaran yang dirasakan oleh seluruh masyarakat morosi akibat operasional PLTU Captive sebab cerobong yang menjulang tinggi mengeluarkan asap hitam dan membawa debu hitam sehingga berterbangan di pemukiman masyarakat dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Pemerhati lingkungan bersama perwakilan masyarat Morosi yang menghadiri sidang gugatan perdata terhadap PT. OSS dan VDNI yang berlangsung di Pengadilan Negeri Unaaha Kendari Sulawasi Tenggara pada 14 April 2025.(poto:Anas-Enal Mappirewa/dok.ideNews)

Selain itu mereka juga menyaksikan adanya limbah cair yang diduga dibuang langsung ke sungai Motui yang menjadi satu-satunya sumber penyairan tambak dan sawah masyarakat yang menjadi mata pencaharian masyarakat lokal.

Hal tersebut juga dipertegas oleh saksi kedua yaitu Wahyudin yang mengatakan bahwa dirinya melihat langsung pipa pembuangan limbah cair yang berwarna kehitaman dan bergelembung masuk ke sungai Motui sehingga mereka meyakini adanya kegagalan panen pada sawah dan juga tambak diduga akibat tercemarnya air sungai dan dikuatkan dengan hasil uji lab yang menyatakan bahwa air sungai telah tercemar logam berat sehingga ikan ditambak masyarakat kalau bukan mati pasti tidak bisa besar. 

Di tempat yang sama, majelis hakim juga memperdalam terkait kerugian yang di alami masyarakat akibat adanya pencemaran sungai Motui dan berdasarkan keterangan saksi, dulu sebelum adanya PLTU mereka bisa panen 3 sampai 4 kali setahun dan paling sedikit hasil panennya 1 ton ikan dan juga 1 ton undang tergantung pada luasan tambak yang dikelola warga.

Bahkan ada yang sampai 30 Ton karena memiliki tambak seluas 10 hektar tetapi sekarang ini jangankan untung hanya untuk biaya hidup saja sudah tidak  bisa mengharapkan hasil tambak. 

Dalam pemeriksaan saksi satu dan dua baik hakim ataupun kuasa hukum penggugat dan tergugat banyak memberikan pertanyaan terkait pengelolaan limbah namun saksi konsisten dan yakin itu milik perusahaan karena mereka menyaksikan langsung, selain itu karena terdapat turut tergugat yang merupakan pihak pemerintah.

Pada persidangan tersebut, majelis hakim juga mempertanyakan apa yang sudah dilakukan masyarakat selama ini dengan keadaan lingkungan mereka yang tercemar dan saksi menyatakan bahwa mereka sudah melaporkan kepada pihak perusahaan maupun kepada pihak pemerintah bahkan terakhir mereka telah melakukan RDP di DPRD provinsi.

Namun pihak KLHK hanya menyatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan dikembalikan ke pusat.

Hakim pengadilan juga merasa heran kenapa dinas KLHK tidak turun meninjau dan pihak DPRD dan tidak memberikan rekomendasi apapun saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta pihak pemerintah baik Bupati ataupun Gubernur tidak meninjau lokasi karena mereka adalah wakil rakyat dan perpanjangan tangan pemerintah pusat. 

Penegasan dari para saksi juga terkuak di persidangan, bahwa mereka sudah sering melakukan aksi protes bahkan melakukan `Pemalangan` dengan harapan agar pihak pemerintah dan perusahaan memperhatikan masyarakat.

Namun menurutnya hingga saat ini tidak ada tindak lanjut, padahal mereka sudah sangat resah akibat mata pencaharian yang rusak dan juga kesehatan yang terganggu sebab banyak masyarakat yang diduga mulai mengalami gangguan pada pernapasan baik itu penyakit paru-paru, ISPA.

Dampak lebih parah menurut kesaksian warga, bahkan sampai penyakit keropos tulang dan tidak mengenal umur mulai dari anak-anak, remaja, ataupun orang tua dan sudah terdapat beberapa korban meninggal dunia yang mana berdasarkan keterangan dokter terkena penyakit paru-paru ataupun ISPA akibat debu hitam.

(Enal Mappirrewa/Anas-ideNews)