Turun Aksi ; Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban Dan Perwakilan Buruh Minta Bertemu Presiden Jokowi Di Istana

Jakarta, IdeNews.id - Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada Jumat, 28/10/2022, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Massa aksi gabungan dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten memusatkan aksinya di Patung Kuda, para buruh ini bergerak dari Jalan Medan Merdeka Selatan dan melakukan Longmarch ke arah Patung Kuda.

Menjelang pukul 10.29 WIB, para perwakilan dari masing-masing wilayah bergantian menaiki mobil komando untuk berorasi menyampaikan tuntuntutannya.

Sebelum menyampaikan tuntutannya dalam aksi unjuk rasa, buruh berteriak dengan yel-yel penyemangat mereka sambil mengibarkan bendera KSBSI dan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan buruh.

Salah satu perwakilan buruh yang menyampaikan orasinya diatas mobil komando mengatkan “Di tanggal 28 Oktober ini yang paling bersejarah bagi bangsa kita yaitu Hari Sumpah Pemuda, maka kita berada disini tentunya mengambil waktu ini maka KSBSI berada disini, Indonesia sudah merdeka lebih dari tahun tapi kehidupan buruh masih terpuruk dengan adanya kenaikan BBM yang luar biasa dengan terbitnya UU Cipta Kerja dan turunannya”, Ucap Korwil dari Banten.

Baca juga : KSBSI Turun Aksi Di Momen Hari Sumpah Pemuda

Lanjut “Yang tentunya sangat mengebiri hak-hak buruh, dengan hal tersebut makanya kami para buruh khususnya KSBSI meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi agar menerbitkan Perpu untuk pengganti UU Cipta Kerja dan menjalankan UU No 13 secara keseluruhan”, pungkasnya.

Di tengah orasi buruh di atas mobil Komando, Wartawan idenews juga mewawancarai langsung Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

Dalam wawancaranya mengatakan “ Saya Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, ia kami ada beberapa hal yang kami tuntut ya, satu perkembangan UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw yang sudah diputus inkonstusional tapi tidak kabar sampai hari ini udah hampir satu tahun, kedua kami menolak penetapan upah berdasarkan PP 36 dimana PP 36 ini adalah turunan dari UU yang masih bermasalah, ketiga kami masih menyoroti masalah kenaikan BBM karena nanti itu akan menyebabkan inflasi makin tinggi”, terang Elly.

Baca juga : Aksi Buruh dan Gabungan Serikat Pekerja Turun Aksi, Suarakan Enam Tuntutan

Dalam aksi ini Elly juga mengatakan “ada beberapa tuntutan lain tapi yang paling utama adalah kami menolak Omnibuslaw dan meminta PaK Jokowi mengeluarkan Perpu sebagai pengganti Undan-Undang sebelum ada Undang-Undang yang baru” ucapnya.

Menjawab pertanyaan wartawan idenews, apa harapan besarnya menggelar aksi yang bertepatan di Hari Sumpah Pemuda ini? Elly menjelaskan “ia kita mau supaya pemerintah melihat, walaupun kita massanya tidak seberapa banyak ya, kita batasi karena ada janji dari Istana menerima kita, perwakilan jadi kita batasi, tidak perlu kita pengerahan massa karena memang dialog yang kita butuhkan, ia jadi mengedepankan dialog, Istana konfirm ia”, pungkas Presiden KSBSI.

 “Kenapa kita memilih tanggal ini karena sebenarnya kita udah tunda dari tanggal 7 Oktober kemaren pas hari Kerja Layak se Dunia tapi karena ada acara kenegaraan akhirnya kita tunda sekarang dan kami berjanji tidak membawa massa banyak karena Istana mau menerima posisi kertas kita terhadap tuntutan ke Pemerintah”, ujar Elly.

Dalam hal pengupahan di DKI Jakarta, Elly menanggapinya bahwa ia mendengar Pemerintah mengatakan akan menggunakan PP 36, kami menolak itu artinya kenaikannya hanya dikisaran sekitar 3-5% berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Presiden KSBSI ini pengupahan yang layak berdasarkan hitungan dan kalkulasi dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, “kami menuru survey kami di angka antara 10 – 11%”,tutup Elly dalam wawancara dengan media idenews.

Sementara itu dari data yang didapatkan oleh wartawan idenews terkait surat pemberitahuan Aksi Unuk Rasa yang ditujukan ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia  Up. Ka. Baintelkam Mabes Polri tertanggal 24 Oktober 2022 tercantum delapan poin tuntutan yang akan disampaikan pada saat aksi unjuk rasa yaitu :

1. Meminta Presiden R.I. untuk menerbitkan Perppu penangguhan keberlakuan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta  Kerja dan memberlakukan UU No. 13 Th.2003.

2. Menolak kenaikan Upah yang berdasarkan PP 36

3. Tolak kenaikan harga BBM

4. Turunkan biaya Remintasi Bagi Buruh Migran Indonesia

5. Berikan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Platform

6. Perubahan Iklim dari Transisi yang adil

7. Jaminan Sosial yang Menyeluruh

8. Ratigikasi Konvensi ILO No. 190 dan No. 155 tentan K3

Diketahui bahwa massa aksi yang berasal dari kawasan industri baik yang dari Cikarang dan wilayah Pulo Gadung Jakarta Timur, mendapatkan pengawalan dari Satintelkam Polres Jakarta Timur agar massa aksi buruh tetap tertib dan memberikan hak-hak orang lain dalam perjalanan menuju MedanMerdeka Barat.

Untuk di wilayah Jakarta Pusat terutama arus kendaraan dari Jalan Thamrin menuju Medan Merdeka Barat dan ke Istana terpantau sudah dialihkan sejak pagi hari dan telah diberi pembatas beton dan kawat berduri dari Polres Jakarta Pusat.

Hingga pukul 11.20 Wib, massa assi masih berada di Lokasi Patung Kuda, namun karena bertepatan dengan hari Jumat, terpantau sebagian buruh untuk sementara meninggalkan barisan aksi untuk melaksanakan sholat Jumat.(Nale)