UMP DKI Jakarta Tahun 2023 Sudah Ditetapkan ; Presiden KSBSI Beri Tanggapan

Jakarta, IdeNews.id - Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan bahwa UMP Jakarta akan mengalami kenaikan sebesar 5,6 persen dari tahun sebelumnya.

Kisaran kenaikan itu sekitar Rp. 259.944 dari UMP tahun 2022 yaitu Rp. 4.642.854.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta mengatakan "Insya Allah ini sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen atau sebesar Rp 4.901.798," ucap Andri di Balaikota DKI Jakarta,  Jakarta Pusat pada Senin (28/11/22).

Baca juga : Ini Besaran Kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Penetapan UMP DKI Jakarta dilakukan dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta, serta produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mempertahankan daya beli pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia - KSBSI Beri Tanggapan

Menurut Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan "Kalaupun dipaksakan harus naik diatas 10 persen kalau tidak ada jaminan keberlangsungan pekerjaan buruh kan menjadi masalah. Kami ingin buruh tetap bekerja, usaha tetap jalan, dan buruh mendapatkan upah yang layak", Ucap Elly Rosita Silaban.

Lanjut Presiden KSBSI ini menjelaskan "Kalau dilihat dari Inflasi diangka 6,5 memang sepatutnya angka kenaikan yang didapat bukan 5,6 persen. Tidak ada jaminan akan dirubah kalaupun melakukan aksi, karena sekarang saja antara pemerintah dan Apindo tidak sejalan, Apindo menggugat keputusan Gubernur, dan buruh menolak kenaikan yang dianggap rendah. Sisi lain ini juga yang kami khawatirkan ketika Permen no 18 muncul dengan penyebutan angka maksimal 10 persen, artinya tidak mutlak 10% tapi bisa dibawah", ujar Elly.

Elly Rosita Silaban mengatakan mestinya kedepan sudah harus ada formulasi yang baru untuk menghitung upah buruh supaya tidak selalu memunculkan konflik dalam setiap menjelang penetapan UMP. 

"Buruh masih tetap berjuang, dan baiknya sudah harus ada formula upah minimum supaya jangan setiap tahun ribut, UM adalah jaring pengaman untuk 12 bulan kebawah atau  usaha mikro, kecil dan informal itu ditetapkan pemerintah, lainnya dirundingkan secara bipartit karena kondisi perusahaan berbeda satu sama lain", tutup Presiden KSBSI terkait tanggapannya atas penetapan UMP DKI Jakarta. (Nale)