Pernyataan Sikap Dewan Eksekutif Nasional KSBSI Terkait Pengesahan Perpu Ciptaker Jadi UU Yang Dianggap Cacat Konstitusi

Jakarta, IdeNews.id - Bertempat di Gedung Senayan DPR-MPRI RI, Badan Legislasi DPR RI yang telah mengesahkan Perpu Ciptaker menjadi UU pada Selasa, 21 Maret lalu.

Namun keputusan itu tidak membuat semua pihak bisa menerima hal tersebut terutama Asosiasi atau organisasi buruh di Indonesia. Salah satu yang menolak keras keputusan pengesahan Perpu Ciptaker menjadi UU adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) karena dianggap pengesahan tersebut cacat Konstitusi.

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) melalui Tim Kuasa Hukum Judicial Review (JR) KSBSI merilis pernyataan sikap resmi atas disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang (UU)

BACA JUGA :

Perpu Cipta Kerja Sudah Disahkan Jadi UU, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban Ungkapkan Kekecewaannya

Berikut Pernyataan SIKAP DEN KSBSI atas Pengesahan Perpu Cipta Kerja No.2 Tahun 2022, yang didapatkan oleh tim media IdeNews melaui WA dari Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban pada Kamis, 23/3/2023.

DEN KSBSI: PENGESAHAN PERPPU CIPTA KERJA CACAT KONSTITUSI

1. Berdasarkan pasal 22 ayat 2 UUD 1945 jo pasal 52 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011 penetapan Perpu harus dilaksanakan dalam sidang I DPR setelah Perpu di tetapkan.

2. Bahwa ternyata penetapan Perpu Cipta Kerja No.2 Tahun 2022 adalah tanggal 30 Desember 2022 pada saat DPR reses.

3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut di atas , maka DPR memberi sikap atas RUU Perpu Cipta Kerja seharusnya menyetujui atau menolak.

4. Bahwa dengan disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi Undang Undang pada masa persidangan ke IV (hari ini Selasa, 21 Maret 2023) maka pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi cacat konstitusi.

5. Bahwa KSBSI telah mengajukan Judicial Review JR ke Mahkamah Konstitusi atas Perpu No.2 /2022 tentang Cipta Kerja  sejak tanggak 9 Januari 2023 sampai hari ini memakan waktu 2,5 bulan.

6. Bahwa walaupun telah berjalan waktu 2,5 bulan , Mahkamah Konstitusi belum mampu memberikan putusan ,mhal ini terjadi karena penundaan waktu sidang yang terlalu lama, sehingga permohonan atas JR Perpu No.2 Tahun 2022 menjadi gugur (kehilangan objek),

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tim Kuasa KSBSI menyampaikan sikap:

1. Kami berpendapat pengesahan Perpu Cipta Kerja cacat konstitusi;

2. Berdasarkan instruksi Presiden KSBSI , kami Tim Kuasa Hukum akan tetap memperjuangkan pembatalan Undang-Undang tentang  Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  melalui JR ke Mahkamah Konstitusi baik formil maupun materi;

3. Mendorong MK supaya konsisten menyidangkan permohonan pengujian formil selama 60 hari kerja, sementara sampai hari pengujian ini sudah 51 hari kerja setelah perkara kami No.6/PUU-XXI/2022 terregisterasi di MK  namun samapai persidangan ke 5 pada tanggal 27 Maret 2023 baru mendengan keterangan DPR sementara objek perkara ini sudah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.

Demikian pernyataan pers ini disampaikan Tim Kuasa Hukum KSBSI dalam Perkara No.6/PUU-XXI/2023, 

Harris Manalu, S.H
Ketua LBH KSBSI

Anggota:
Abdullah Sani, S.H
Nikasi  Ginting, S.H
Saut Pangaribuan , S.H, M.H
Supardi, S.H
Parulian Sianturi, S.H
Haris Isbandi, S.H

Tertanda:
Elly Rosita Silaban
Presiden DEN KSBSI

Dedi Hardianto
Sekretaris Jenderal

(Nale)