Underpass Telkom Banjarsari Tanah Bumbu Yang Dibangun PT. BIB Menggunakan Dana CSR Senilai Hampir 7 Miliar, Kini Kondisinya Sangat Memprihatinkan

TANAH BUMBU-KALSEL | idenews.id – Warga masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu mengeluhkan kondisi Underpass Telkom.

Underpass Telkom yang dibangun PT. Borneo Indobara (BIB) menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai Rp. 6.831.444.000,-.

Penelusuran tim media ideNews ke lokasi Underpass menemukan kondisi Underpass yang tergenang air, becek, akibat tidak ada drainease di area dalam di sepanjang Underpass.

Selain itu, kondisi jalan baik yang menuju maupun arah sebaliknya dari arah Underpass berkubang, becek dan tidak beraspal.

Hal ini membuat masyarakat setempat mengeluh dengan kondisi Underpass yang dibangun dengan dana yang cukup besar yang bersumber dari dana CSR.

Warga juga mempertanyakan perawatan, keamanan dan kelayakan Underpass Telkom Banjarsari saat ini.

BACA JUGA :

Kejaksaan Agung Memeriksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek

Hasil penelusuran Tim media ideNews juga mendapatkan sebuah dokumen terkait dengan Berita Acara serah terima Underpass Telkom dari PT. BIB kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanah Bumbu tertanggal 6 September 2019.

Dalam dokumen tersebut ada satu klosul yang menyatakan jika pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan Underpass Telkom Banjarsari menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu.

Kondisi jalan dan Underpass Telkom Banjarsari Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang  dibangun oleh PT. Borneo Indobara (BIB) dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp. 6.831.442.000,- program tahun 2018 - 2019.(poto:Abdul Rasyd/dok.ideNews)

Berkaitan dengan hal tersebut tim media ideNews kemudian meminta konfirmasi dan klarifikasi langsung di Kantor Dinas PUPR untuk bertemu Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu di Gunung Tinggi pada Jumat pagi, (26/9/2025).

Namun saat itu menurut staf Dinas PUPR, Hernadi Toyib selaku Kepala Dinas sedang ada tugas di Kota Banjarmasin.

Konfirmasi  kemudian dilanjutkan dengan via telepon, namun yang bersangkutan tidak merespon panggilan dari tim media ideNews.

Sekitar pukul 14.12 Wita, tim media ideNews kembali mencoba meminta konfirmasi dan klarifikasi melalui pesan WhatsApp, mempertanyakan kondisi Underpass Telkom Banjarsari dan juga keluhan warga setempat.

Namun hingga berita ini diturunkan, Hernadi Toyib, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu tidak memberikan statement apapun, bahkan nomor telepon WhatsApp yang bersangkutan Ceklist satu atau tidak aktif.

Salah salah satu warga Desa Banjarsari, Udin kepada media ideNews mengatakan pembangunan Underpass tersesbut tidak memprorioritaskan kepentingan dan keselamatan warga masyarakat setempat.

“Terkait Underpass CSR Desa Banjarsari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, pendapat saya pribadi  sebagai warga Desa Banjarsari, pada dasarnya itu tidak layak disebut Underrpass tapi lebih layak disebut gorong-gorong, kenapa demikian kalau itu Underpass seharusnya  warga diprioritaskan lewat di atas, tapi ini tidak, warga di suruh lewat bawah atau lewat gorong-gorong. Saya pribadi terkadang was-was lewat gorong- gorong tersebut, kenapa demikian karena mobilitas angkutan batubara di atas gorong -gorong tersebut sangat tinggi apalagi sekarang kapasitas muatan yang sangat berat untuk angkutan batubaranya,” ucapnya, (29/9/2025).

Udin juga menyeroti penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Borneo Indobara yang diduga digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan diduga merugikan kepentingan masyarakat.

“yang menjadi sorotan saya yang ke 2 pribadi adalah terkait anggaran pembiayaan pembuatan Underpass atau gorong-gorong tersebut, yang mana Anggaran pembiayaan tersebut dari dana CSR sungguh aneh. Bukankah seharusnya dana CSR diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar? Tapi justru dana CSR yang seharus diberikan kepada masyarakat justru dipakai untuk buat Underpass atau gorong-gorong. Saya berharap pihak-pihak yang punya kepentingan untuk memperbaiki gorong-gorong tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak kita semua inginkan,” tutupnya.

Untuk diketahui, penggunaan dan penyaluran dana CSR Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab CSR dengan tunduk dan harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

(Abdul Rasyid-Enal Mappirewa/Tim ideNews)