WALHI Sultra Angkat Bicara Soal Gugatan Masyarakat Morosi Terhadap PT. OSS dan VDNI Terkait Dugaan Pencemaran Lingkungan PLTU Captive

KENDARI-SULTRA | ideNews – Gugatan masyarakat Morosi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap PT. Obsidian Stainless Stell (PT. OSS) dan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI) terus bergulir di Pengadilan Negeri Konawe Sulawesi Tenggara.

Persidangan yang berlangsung di PN Unaha pada (14/4) dengan agenda mendengarkan saksi dari penggugat yaitu masyarakat Morosi.

Dalam persidangan tersebut terungkap beberapa fakta dilapangan yang mencengankan publik terkait dampak yang ditimbulkan atas keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Captive.

BACA JUGA :

Terkuak Fakta Dugaan Adanya Pencemaran Akibat Limbah Operasional PLTU Saat Pemeriksaan Saksi di Persidangan Pengadilan Negeri Unaaha Sulawesi Tenggara

Beberapa fakta persidangan yang terkuak dari saksi yang dihadirkan untuk didengarkan keterangannya di depan majelis hakim seperti asap dan debu hitam dari Cerobong PLTU, pembuangan limbah cair ke sungai Motui serta dampak ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh warga setempat.

Suasana persidangan, saat para saksi diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan didepan majelis hakim dalam sidang perkara gugaran Masyarakat Morosi kepada PT. OSS dan VDMI terkait dugaan pencemaran limbah PLTU Captive. (poto: Anas-WalhiSultra/dok.ideNews)

Gugatan warga masyarakat Morosi terhadap PT. OSS sebagai tergugat 1 dan VDNI sebagai tergugat 2 ke Pengadilan Negeri Unaha didampingi oleh salah satu organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara.

Saat wartawan media ideNews mengkonfirmasi ke salah satu pengurus WALHI Sultra terkait dengan kasus tersebut, WALHI Sultra angkat bicara.

Melalui sambungan telpon pada Jumat (18/4) Staf lapangan WALHI Sultra, kepada media ideNews, Anisa mengatakan bahwa sejak awal kasus ini mencuat hingga masyarakat Morosi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Konawe, WALHI sudah hadir ditengah masyarakat untuk mengedukasi dan konsisten melakukan pendampingan.

Perwakilan masyarakat Morosi, pemerhati lingkungan bersama dengan WALHI Sultra usai persidangan di PN Konawe Sulawesi Tenggara.(poto:Anas-WalhiSultra/dok.ideNews)

Terkait dengan sejauh mana langkah-langkah pendampingan WALHI Sultra terhadap masyarakat yang terdampak Limbah PLTU PT. OSS dan VDNI?

“Kami konsisten dalam mendampingi masyarakat terdampak PLTU Captive baik secara litigasi maupun non litigasi mulai dari memberikan penguatan kapasitas pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat diperdaya oleh pihak manapun dan memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga diri dan lingkungan hidup sampai pada pembangunan jejaring baik lokal, Nasional maupun internasional dan hingga saat ini kami masih tetap mendampingi masyarakat dalam menjalani proses hukum sampai pada putusan. Bahkan setelah putusanpun tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti mendampingi masyarakat selagi bukan masyarakatnya sendiri yang menolak untuk didampingi namun sampai saat baik masyarakat ataupun WALHI berjuang dengan satu tujuan yakni untuk mewujudkan lingkungan hidup masyarakat Morosi yang sehat dan melindungi hak-hak masyarakat,”. tulis Anisa (melalui pesan WhatsApp)

Lebih lanjut mengenai bukti-bukti apa yang menguatkan yang dimiliki oleh penggugat dengan pendampingan WALHI atas temuan data dan fakta lapangan bahwa betul ada dugaan Pencemaran atas keberadaan PLTU Captive di Morosi?

“Secara langsung dilapangan terlihat bagaimana limbah padat sisa pembakaran batu bara yang menjadi bahan bakar PLTU Captive dibuang disembarang tempat tanpa penampungan dan pengelolaan yang baik, begitupula dengan limbah cair terlihat jelas dibuang langsung ke sungai, debu hitam yg berterbangan setiap saat masuk ke dalam rumah warga, hingga pada uji lab air yang menunjukan sungai tercemar logam berat. (Masih banyak bukti lain namun tidak dpat disebutkan karena masih proses pembuktian sekarang, jadi belum bisa publish bukti keseluruhan),”. ungkap Anisa.

Hal yang berkaitan dengan AMDAL, apakah ada temuan WALHI Sultra yang mengindikasikan jika AMDAL PLTU Captive Morosi bermasalah baik secara administratif dan teknis?, dengan tegas Anisa mengatakan bahwa kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi terkait.

“Terkait dokumen AMDAL kami melihat kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL karena seharusnya tiap perusahaan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kepada KLHK per semester yang kemudian pihak KLHK melakukan peninjauan di lapangan apakah sesuai yang dilaporkan dengan apa yang dilapangan namun dengan banyaknya dampak buruk yang dirasakan masyarakat mulai dari rusaknya lingkungan hidup, rusaknya mata pencaharian, gangguan kesehatan tetapi tidak ada tindakan KLHK ini mengindikasikan bahwa KLHK telah lalai dalam menjalankan fungsinya sehingga pihak KLHK ikut digugat,”. Lanjutnya.

Anisa, Staf Lapangan WALHI Sultra yang konsisten dalam perkara sidang perkara gugaran Masyarakat Morosi kepada PT. OSS dan VDMI terkait dugaan pencemaran limbah PLTU Captive. (poto: Anas-WalhiSultra/dok.ideNews)

Hal yang mencengangkan ketika fakta persidangan terungkap bahwa PT. OSS & VDNI diduga tidak menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke Masyarakat sekitar tambang selama ini, WALHI Sultra membenarkan fakta tersebut.

“Fakta yang terungkap di persidangan bahwa pihak perusahaan tidak memberikan dana CSR kepada masyarakat itu benar adanya, dan karena selama ini pihak perusahaan tidak memberikan dana CSR untuk pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat maka dalam gugatan ini juga masyarakat meminta pihak perusahaan untuk melakukan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, menurut kami ini menjadi salah satu langkah efektif karena sebelumnya terkait tuntutan dana CSR masyarakat telah menyuarakan dan menyampaikan tuntutan ini kepada perusahaan dan juga pihak pemerintah namun tidak ada respon yang sebab sampai hari ini masyarakat tidak juga mendapatkan dana CSR tersebut meskipun itu merupakan kewajiban perusahaan yang apabila tidak dilakukan maka perusahaan harusnya mendapatkan sanksi,”. Pungkas Anisa.

Dari fakta persidangan yang terungkap terkait CSR, diduga PT. OSS dan VDNI lalai dari kewajiban dan diduga melanggar aturan sesuai yang dipersyaratkan pada Pasal 74 ayat 1 UU PT dan juga, pasal 108 ayat 1 UU No 3 tahun 2020 serta pasal 179 ayat 1 PP 96 tahun 2021.

Dan untuk diketahui, persidangan gugatan perdata masyarakat Morosi di Pengadilan Negeri Konawe Sultra sudah berlangsung 13 kali persidangan dan pihak turut tergugat 1 yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara sudah 12 kali mangkir dari persidangan.

Perwakilan Gubernur Sultra baru hadir dimuka persidangan pada persidangan ke-13 yang berlangsung pada 14 April lalu.

Sementera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku turut tergugat 2, hingga persidangan ke-13, tak sekalipun menghadiri persidangan di PN Konawe Sultra.

Itu artinya KLHK sudah 13 kali mangkir dalam persidangan, dan hal itu sangat disayangkan oleh WALHI Sultra.

Persidangan ke-14 atas gugatan masyarakat Morosi terhadap PT. OSS dan VDNI, dijadwalkan akan kembali berlangsung pada Senin besok (21/4) di Pengadilan Negeri Konawe Sulawesi Tenggara.

Masyarakat Morosi dan juga WALHI Sultra berharap pada persidangan ke-14 atas gugatan masyarakat Morosi terhadap PT. OSS dan VDNI, pihak kementerian KLHK sebagai turut tergugat 2 bisa hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Konawe Sulawesi Tenggara.

(Enal Mappirewa/Anas Fadil-ideNews).